Dampak PPKM bagi UMKM

Tasmilah
Statistisi pada BPS Kota Malang

PEMERINTAH memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro untuk Pulau Jawa dan Bali hingga 8 Maret 2021. Pembatasan ini tentu sangat berdampak terhadap kinerja perekonomian, tidak terkecuali usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berharap bisa pulih setelah vaksinasi dilakukan. Padahal UMKM inilah yang diharapkan menjadi pendorong pemulihan ekonomi dan menyerap pengangguran di Indonesia yang mencapai 9,77 juta orang.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 mengenai dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha, ditemukan penurunan pendapatan paling banyak yang terjadi di Provinsi Bali (92,18%), DIY (89,69%), DKI Jakarta (86,55%), dan Provinsi Banten (86,55%). Empat provinsi tersebut mengalami perpanjangan PPKM bersama dengan tiga provinsi lainnya di Pulau Jawa.

Pembatasan jam operasional hingga pembatasan jumlah pengunjung selama PPKM secara otomatis akan menurunkan pendapatan. Sektor yang paling terdampak pandemi korona (Covid-19) ini adalah transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Kedua sektor tersebut tidak hanya mengalami kontraksi yang parah pada 2020, tetapi juga pengurangan tenaga kerja hingga 90.000 orang. Sampai dengan triwulan III/2020, penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kontraksi atau penurunan 10,71%. Adapun sektor transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi hingga 15,61%. Berdasarkan survei dampak Covid-19, sebanyak 92,47% usaha akomodasi dan makan minum mengalami penurunan pendapatan, sedangkan untuk transportasi dan pergudangan 90,34% mengalami penurunan pendapatan.

Dampak Covid-19 terhadap UMK paling besar terjadi pada penurunan pendapatan bagi 84,20% UMK di Indonesia. Persentase ini lebih besar jika dibandingkan dengan usaha menengah besar (UMB). Selain itu 78,35% UMK mengalami penurunan permintaan karena pelanggan juga terdampak Covid-19. Ada 62,21% UMK mengalami kendala keuangan terkait pegawai dan operasional yang berakibat pada 33,23% UMK yang mengurangi jumlah pegawai.

Upaya untuk membangkitkan UMKM adalah dengan mendorong permintaan penduduk dan pemanfaatan teknologi digital agar mampu bertahan di tengah pandemi. Mendorong permintaan penduduk dilakukan pemerintah dengan memperpanjang pemberian bantuan sosial tunai pada 2021. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pada 2021 pemerintah menganggarkan bantuan sosial tunai sebesar Rp12 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) masing-masing Rp300.000 selama empat bulan. Adapun untuk bantuan langsung tunai (BLT) dana desa pemerintah menganggarkan Rp14,4 triliun untuk 12 bulan.

Selain mengalami penurunan nominal, bantuan sosial tunai dalam anggaran tersebut hanya diberikan selama empat bulan. Harapannya bantuan sosial tunai dapat diperpanjang sebagaimana BLT dana desa yang mencapai 12 bulan. Hal ini mengingat proses vaksinasi seluruh penduduk diperkirakan baru akan selesai pada tahun depan. Akibatnya kegiatan ekonomi belum bisa pulih sepenuhnya karena harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.