Temuan 41% Masyarakat Tak Mau Divaksin, Pemerintah Diminta Perbaiki Data

loading...
Temuan 41% Masyarakat Tak Mau Divaksin, Pemerintah Diminta Perbaiki Data
Ketua Bidang Kesehatan DPP Partai NasDem Okky Asokawati mengatakan temuan riset mengenai keengganan publik untuk divaksin harus dicermati pemerintah. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
JAKARTA - Ketua Bidang Kesehatan DPP Partai NasDem Okky Asokawati mengatakan temuan riset mengenai keengganan publik untuk divaksin harus dicermati oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal itu dikatakan Okky merespon hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menemukan 41 persen masyarakat tak bersedia divaksin.

Baca juga: Ribuan Personel Polisi di Surabaya Jalani Vaksinasi Covid-19

"Temuan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pembenahan tata kelola vaksin Covid-19 secara menyeluruh. Kunci utamanya tumbuhkan kepercayaan di publik mengenai vaksin Covid-19," ujarnya, di Jakarta, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Menkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Bisa Digunakan untuk Merajut Kebangsaan



Pembenahan tata kelola vaksin Covid-19, menurut Okky, harus dilakukan secara menyeluruh di semua aspek. "Mulai tata kelola komunikasi dan narasi dan tata kelola kebijakan tentang vaksin Covid-19," tambah Okky.

Baca juga: Pemkot Jakut: 9.087 Lansia Sudah Mendaftar Vaksin Covid-19

Terkait tata kelola komunikasi, Anggota Komisi IX DPR ini menyoroti komunikasi publik pemerintah dinilai tidak fokus dan mengesankan tidak terkonsolidasi dengan baik dalam menyampaikan mengenai vaksin Covid-19. Sehingga, hal ini berdampak terhadap target vaksin yang dicanangkan pemerintah.



"Sejak rencana adanya vaksin, komunikasi publik pemerintah tampak tidak konsisten. Seperti rencana vaksin di bulan November, Desember dan baru terealisasi di pertengahan Januari. Ini jadi preseden tidak baik bagi publik. Ujungnya soal kepercayaan publik," ujarnya.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top