Legislator PKS Minta Vaksin Nusantara Dibuktikan Jangan Cuma Selebrasi

Sabtu, 20 Februari 2021 - 09:44 WIB
loading...
Legislator PKS Minta...
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendukung penuh adanya pengembangan vaksin Covid-19 di Tanah Air. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendukung penuh adanya pengembangan vaksin Covid-19 di Tanah Air. Sebab, hal tersebut sejalan dengan Inpres Nomor 6 tahun 2016. Namun, lanjut dia, wacana Vaksin Nusantasa (Vaknus) bukan yang pertama. Sebelumnya, ada Vaksin Merah Putih yang digadang-gadang dan dipromosikan oleh pemerintah.

"Oleh karena itu, buktikan saja dulu sampai Vaksin Nusantara ini berhasil memenuhi standar dan rekomendasi ilmiah. Jangan sampai hanya riuh pada tataran seremoni dan selebrasi," ujar Netty kepada SINDOnews, Sabtu (20/1/2021). Baca juga: Diklaim Kebal Seumur Hidup, Uji Klinis Vaksin Nusantara Harus Dibuktikan

Akan tetapi, lanjut dia, jika Vaknus itu berhasil, tentu menjadi kebanggaan nasional di tengah perlombaan vaksin global. "Yang membuat negara kita masuk ke dalam salah satu negara pembuat vaksin dan bukan sekadar pengimpor vaksin," ujar Ketua Tim Covid-19 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini.

Kemudian, Netty mengingatkan setiap vaksin yang dikembangkan apapun namanya harus melalui tahapan uji klinis sebagaimana standar yang berlaku. "Ini harus dibuktikan dengan data uji klinis, mulai dari kecocokan, keamanan, dan terakhir tingkat keampuhannya," katanya. Baca juga: Soal Produksi Vaksin Covid-19 ala Terawan, Epidemiolog: Itu Akal-akalan

Netty mendengar saat ini Vaksin Nusantara sudah akan masuk uji klinis II. "Tentu publik bertanya-tanya, dan ingin diperlihatkan, serta diupdate data uji kilinis I-nya, agar ini tidak hanya sekadar klaim akan tetapi bisa dibuktikan dengan data," ujarnya.

Selain itu, dia meminta semua pihak untuk menahan diri dari berkomentar maupun membuat pernyataan yang justru memperkeruh suasana. Sebab, menurut dia, seringkali sesuatu dalam percakapan publik tiba-tiba menjadi heboh dan viral, tetapi setelah itu tidak ada lagi perkembangan dan kelanjutannya.

"Oleh karena itu, saya meminta agar pengembangan vaksin ini bisa fokus dan mengurangi pernyataan-pernyataan yang berlebihan, fokus saja. Dan kalau memang perlu untuk memberikan informasi perkembangan harus disertai dengan data yang bisa dibuktikan," pungkasnya.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
PKS Sebut Sinergi Pemerintah,...
PKS Sebut Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, hingga Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Komisi III DPR Nilai...
Komisi III DPR Nilai Kasus Amsal Sitepu Janggal, Proses Hukum Tak Objektif
Rekomendasi
Hasil Australia Open...
Hasil Australia Open 2026: Alwi Farhan ke 16 Besar, Anthony Ginting Tersingkir
DPRD Kota Tangerang...
DPRD Kota Tangerang Matangkan Raperda Penyelenggaraan Transportasi
Ciptakan Krisis Energi...
Ciptakan Krisis Energi di Rusia, Drone Ukraina Serang Krimea dan Kilang Minyak Utama
Berita Terkini
Rupiah dan IHSG Menguat,...
Rupiah dan IHSG Menguat, SBY: Ada Good News untuk Kita Semua
Ketum All Cipayung Nusantara...
Ketum All Cipayung Nusantara Berharap Sidang Kasus Ijazah Jokowi Digelar Terbuka
Tersangka Kasus Ijazah...
Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Desak Polisi Buat Kepastian Hukum
Pengacara Roy Suryo:...
Pengacara Roy Suryo: Polisi dan Jaksa Ragu-ragu di Kasus Ijazah Jokowi
Kecam Ketimpangan Layanan...
Kecam Ketimpangan Layanan Dialisis, KPCDI Desak Pemerintah Benahi Sistem
Pengacara Jokowi: Ada...
Pengacara Jokowi: Ada Dugaan Manipulasi Bukti Elektronik dalam Kasus Ijazah Jokowi
Infografis
Rakyat Swiss Minta Pembelian...
Rakyat Swiss Minta Pembelian 36 Jet Tempur F-35 AS Dibatalkan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved