Pilkada Desember 2020 Dinilai Untungkan Calon Petahana
Minggu, 17 Mei 2020 - 16:23 WIB
loading...
Pelaksanaan pilkada serentak pada Desember 2020 dinilai hanya menguntungkan calon petahana semata karena lebih terekspose di masyarakat saat pandemi Corona. Foto ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 tentang perubahan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada yang memuat ketentuan penundaan Pilkada 2020 dari September menjadi Desember akibat pandemi Covid-19.
Akan tetapi, hal ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat lantaran kebijakan tersebut dinilai hanya menguntungkan calon petahana semata karena lebih terekspose di masyarakat saat pandemi ini. Hal ini disampaikan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). (Baca juga: Masih Pandemi Corona, Pilkada Desember 2020 Terlalu Berisiko)
“Calon bukan petahana kan nggak bisa bergerak, kalau mereka maju di masyarakat sebagai calon kepala daerah saat pandemi seperti ini, bisa digebukin orang,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan diskusi virtual yang bertajuk “Buru-buru melaksanakan Pilkada untuk (si)apa?”, Minggu (17/5/2020). (Baca juga: Pelaksanaan Pilkada Serentak pada Desember 2020 Dinilai Kurang Realistis)
Djayadi melihat calon yang akan bisa terus tampil saat pandemi ini adalah calon petahana. Mereka bisa tampil baik ataupun berpura-pura baik kepada masyarakat dengan adanya bantuan sosial (Bansos) yang memang sudah dialokasikan di setiap pemerintah daerah (pemda). “Petahana yang sangat diuntungkan jika penundaan sampai Desember 2020,” terangnya.
Namun, lanjut Djayadi, kalau penundaan Pilkada ini lebih lama lagi atau melewati Desember 2020 maka, para petahana ini tidak mendapatkan keuntungan karena sudah tidak lagi mendapatkan kekuasaan dan tidak bisa tampil lagi di masa krisis. “Hukum besi electoral di masa krisis, pemimpin yang sedang berkuasa biasanya tampil bagus di hadapan rakyat,” imbuhnya.
Akan tetapi, hal ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat lantaran kebijakan tersebut dinilai hanya menguntungkan calon petahana semata karena lebih terekspose di masyarakat saat pandemi ini. Hal ini disampaikan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). (Baca juga: Masih Pandemi Corona, Pilkada Desember 2020 Terlalu Berisiko)
“Calon bukan petahana kan nggak bisa bergerak, kalau mereka maju di masyarakat sebagai calon kepala daerah saat pandemi seperti ini, bisa digebukin orang,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan diskusi virtual yang bertajuk “Buru-buru melaksanakan Pilkada untuk (si)apa?”, Minggu (17/5/2020). (Baca juga: Pelaksanaan Pilkada Serentak pada Desember 2020 Dinilai Kurang Realistis)
Djayadi melihat calon yang akan bisa terus tampil saat pandemi ini adalah calon petahana. Mereka bisa tampil baik ataupun berpura-pura baik kepada masyarakat dengan adanya bantuan sosial (Bansos) yang memang sudah dialokasikan di setiap pemerintah daerah (pemda). “Petahana yang sangat diuntungkan jika penundaan sampai Desember 2020,” terangnya.
Namun, lanjut Djayadi, kalau penundaan Pilkada ini lebih lama lagi atau melewati Desember 2020 maka, para petahana ini tidak mendapatkan keuntungan karena sudah tidak lagi mendapatkan kekuasaan dan tidak bisa tampil lagi di masa krisis. “Hukum besi electoral di masa krisis, pemimpin yang sedang berkuasa biasanya tampil bagus di hadapan rakyat,” imbuhnya.
