Presiden Jokowi Minta Dikritik, DPR: Jangan Asal Hantam Kromo

Kamis, 11 Februari 2021 - 14:34 WIB
loading...
Presiden Jokowi Minta...
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung itu asalkan kritikan yang diberikan sepanjang berisi kritikan untuk membangun tentu akan bagus. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) minta masyarakat untuk lebih aktif memberikan kritik kepada pemerintah demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, sejumlah pihak khawatir jika kritikan tersebut akan berbalas serangan para buzzer Istana.

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung itu asalkan kritikan yang diberikan sepanjang berisi kritikan untuk membangun tentu akan bagus. Dengan demikian, akan tercipta check and balances dari pemerintah, Parlemen dan juga yudikatif, bukan asal mengkritik. Baca juga: Istana Harus Jamin Kritik Masyarakat Tak Berbalas Bui dan Perundungan

"Saya mendukung tinggal kritiknya membangun, ada solusi jangan mengkritik hantam kromo (asal mengkritik saja)," ujar Azis kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/2/2021).

Apakah pemerintah selama ini kekurangan kritik, Azis melihat cukup banyak kritik kepada pemerintah sebagaimana yang termuat di media dan itu hal yang biasa. Kalau ada balasan dari buzzer, tinggal balas dengan buzzer juga, memanfaatkan teknologi.

"Ya soal buzzer ya tinggal ini, yang mengkritik juga pakai buzzer aja. Kan namanya dunia teknologi ya silakan saja begitu tidak ada masaalh. Tapi sepanjang kritiknya kritik membangun untuk bangsa dan negara kita dukung," jelasnya.

Namun, Politikus Partai Golkar ini mengingatkan kritikan itu harus dengan cara yang baik, menyampaikan kritik yang membangun dengan mempertimbangkan aspek etika, tata krama, fakta dan data. Sementara medianya bisa menggunakan apa saja. Baca juga: Pemerintah Minta Dikritik Bisa Jadi Bermakna 'Jebakan'

"Kritik bisa lewat mana saja bisa lisan, bisa melalui media bisa melalui tulisan bisa melalui buku begitu," tegas Azis.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
Anies Baswedan: Dino...
Anies Baswedan: Dino Patti Djalal Bukan Karbitan Jadi Diplomat, Bukan Pula Karbitan Jadi Pejabat
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ancaman PHK Massal di Industri Hasil Tembakau
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Komisi III DPR Nilai...
Komisi III DPR Nilai Kasus Amsal Sitepu Janggal, Proses Hukum Tak Objektif
Rekomendasi
Gelar Pernas XIII di...
Gelar Pernas XIII di Klaten, FMKI Keluarkan Seruan Moral
Kumpulan Doa Pulang...
Kumpulan Doa Pulang Haji Lengkap dengan Zikirnya
Pemberangkatan Jemaah...
Pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang Kedua dari Makkah Menuju Madinah Dimulai 7 Juni
Berita Terkini
Kubu Roy Suryo Tepis...
Kubu Roy Suryo Tepis Berkas Kasus Pencemaran Nama Baik Terkait Ijazah Jokowi Sudah P21
Roy Suryo Bandingkan...
Roy Suryo Bandingkan Lamanya Penanganan Kasus Ijazah Jokowi dengan Jessica dan Ferdy Sambo
DKPP Pecat Ketua Bawaslu...
DKPP Pecat Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena Terbukti Masih Berstatus ASN
KPK Ungkap Tahapan yang...
KPK Ungkap Tahapan yang Harus Dilalui untuk Ekstradisi Tersangka E-KTP Paulus Tannos
Terima Kunjungan Sekjen...
Terima Kunjungan Sekjen ICAPP, PKB Perkuat Jembatan Diplomasi Politik dengan Korsel
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Infografis
Pakar Ingatkan Omongan...
Pakar Ingatkan Omongan Jokowi, Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved