Pemerintah Minta Dikritik Bisa Jadi Bermakna 'Jebakan'
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Budjet Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai, keinginan pemerintah agar masyarakat memberikan masukan dan kritik terhadap sektor pelayanan publik patut diapresiasi sekaligus dipertanyakan.
Menurutnya, keinginan pemerintah dikritik memiliki motif 'standar ganda' yakni di satu sisi memberikan keleluasan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tapi di sisi lain bisa bermakna 'jebakan'.
"Hari ini lisan pemerintah tidak bisa dipegang meskipun pemerintah ingin dikritik. Atau tidak ada jaminan untuk publik atau masyarakat bisa aman ketika melakukan kritik kepada pemerintah," kata Uchok saat dihubungi SINDOnews, Kamis (11/2/2021).
Uchok menilai, kalau pemerintah ingin dikritik itu justru bermakna sebaliknya yaitu harus dibaca bahwa pemerintah tidak ingin diganggu oleh siapa pun. Sehingga, jika ada masyarakat yang tetap ngotot mengkritik, maka siap-siap untuk dilaporkan atau 'disikat' para 'buzeer bayaran'.
"Makanya, kalau ingin pemerintah dikritik, bukannya melakukan statement "ingin dikritik" tapi seharus mereka cabut dulu UU ITE yang banyak memakan korban para mengkritik pemerintah," kata mantan pendiri LSM Fitra ini.
Menurutnya, keinginan pemerintah dikritik memiliki motif 'standar ganda' yakni di satu sisi memberikan keleluasan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tapi di sisi lain bisa bermakna 'jebakan'.
"Hari ini lisan pemerintah tidak bisa dipegang meskipun pemerintah ingin dikritik. Atau tidak ada jaminan untuk publik atau masyarakat bisa aman ketika melakukan kritik kepada pemerintah," kata Uchok saat dihubungi SINDOnews, Kamis (11/2/2021).
Uchok menilai, kalau pemerintah ingin dikritik itu justru bermakna sebaliknya yaitu harus dibaca bahwa pemerintah tidak ingin diganggu oleh siapa pun. Sehingga, jika ada masyarakat yang tetap ngotot mengkritik, maka siap-siap untuk dilaporkan atau 'disikat' para 'buzeer bayaran'.
"Makanya, kalau ingin pemerintah dikritik, bukannya melakukan statement "ingin dikritik" tapi seharus mereka cabut dulu UU ITE yang banyak memakan korban para mengkritik pemerintah," kata mantan pendiri LSM Fitra ini.
(abd)
Explore More