Sekolah Harus Mampu Melembagakan Nilai Toleransi
Kamis, 11 Februari 2021 - 08:01 WIB
loading...
Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Dr Nahei. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Seorang anak harus dididik sejak dini untuk mengenal dan bersikap ramah dengan perbedaan. Oleh karena itu sekolah harus menjadi lembaga yang bisa melembagakan nilai toleransi terhadap perbedaan.
Tidak sekadar terkait dengan desain kebijakan dan kurikulum, sekolah harus menyediakan ruang kondusif bagi tumbuhnya pola pikir dan pandangan anak didik yang ramah terhadap perbedaan.
Komisoner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dr Imam Nahe’i mengatakan, ada dua aspek yang perlu menjadi perhatian agar sekolah bisa menjadi lembaga yang bisa melembagakan nilai toleransi terhadap perbedaan.
Baca juga: PBNU dan Muhammadiyah Dukung SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah
Pertama kebijakan pendidikan ditingkat pusat berkaitan dengan standar kompetensi nasional khususnya yang berkaitan dengan keagamaan. Kedua kebijakan di tingkat lembaga pendidikan masing-masing.
“Sesungguhnya di tingkat kebijakan pusat sudah ada upaya-upaya untuk mencegah radikalisme yang berdampak pada intoleransi dalam beraagama, yaitu konsep moderasi beragma yang digawangi oleh Kementerian Agama,” ujar Nahe’i, Selasa 9 Februari 2021.
Namun Nahe’i melihat hal itu hanya terbatas di perguruan tinggi, khusunya perguruan tinggi Islam. Makanya di beberapa perguruan tinggi Islam ada wadah yang disebut dengan rumah moderasi beragama.
Baca juga: SKB Tiga Menteri Ciptakan Keberagaman dan Kompetisi Institusi Pendidikan
Tidak sekadar terkait dengan desain kebijakan dan kurikulum, sekolah harus menyediakan ruang kondusif bagi tumbuhnya pola pikir dan pandangan anak didik yang ramah terhadap perbedaan.
Komisoner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dr Imam Nahe’i mengatakan, ada dua aspek yang perlu menjadi perhatian agar sekolah bisa menjadi lembaga yang bisa melembagakan nilai toleransi terhadap perbedaan.
Baca juga: PBNU dan Muhammadiyah Dukung SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah
Pertama kebijakan pendidikan ditingkat pusat berkaitan dengan standar kompetensi nasional khususnya yang berkaitan dengan keagamaan. Kedua kebijakan di tingkat lembaga pendidikan masing-masing.
“Sesungguhnya di tingkat kebijakan pusat sudah ada upaya-upaya untuk mencegah radikalisme yang berdampak pada intoleransi dalam beraagama, yaitu konsep moderasi beragma yang digawangi oleh Kementerian Agama,” ujar Nahe’i, Selasa 9 Februari 2021.
Namun Nahe’i melihat hal itu hanya terbatas di perguruan tinggi, khusunya perguruan tinggi Islam. Makanya di beberapa perguruan tinggi Islam ada wadah yang disebut dengan rumah moderasi beragama.
Baca juga: SKB Tiga Menteri Ciptakan Keberagaman dan Kompetisi Institusi Pendidikan
Lihat Juga :
