SOS Stunting
Senin, 08 Februari 2021 - 06:11 WIB
loading...
Angka stunting yang masih tinggi memerlukan penanganan komprehensif. FOTO/WIN CAHYONO
A
A
A
JAKARTA - Pembangunan sektor kesehatan di Tanah Air, khususnya kesehatan ibu dan anak (KIA) , belum menunjukkan perkembangan berarti. Indikatornya bisa dilihat dari masih tingginya angka stunting di Indonesia. Padahal KIA menjadi bagian penting Sustainable Development Goals (SDGs) ketiga.
Kondisi tersebut disampaikan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengutip hasil survei status gizi balita Indonesia tahun 2019 yang menemukan angka stunting sebesar 27,6%. Dengan demikian dari 10 balita, mendekati 3 di antaranya mengalami stunting.
Kondisi ini tentu membutuhkan pembenahan serius dari pemerintah karena akan berpengaruh terhadap kualitas masa depan generasi muda. Pembenahan dimaksud terutama dengan melakukan perbaikan gizi, khususnya pada 1.000 hari kehidupan pertama mulai dari janin hingga balita atau baduta.
Baca juga: DPR Sebut Penanganan Stunting Belum Ada Kemajuan, Hasto: Kami Baru Dapat Mandat
Presiden Joko Widodo telah menargetkan pada tahun 2024 angka stunting harus turun 14%. “Oleh karena itu butuh usaha yang keras, terlebih kepada target yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, 14% di tahun 2024,” ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pada Webinar “Implikasi Hasil Sensus Penduduk 2020 terhadap Kebijakan Pembangunan Kependudukan” pekan lalu.
Untuk diketahui, stunting adalah kondisi anak gagal tumbuh baik fisik maupun otak yang ditandai dengan tinggi badan lebih pendek daripada standar anak seusianya. Stunting terjadi karena anak mengalami malanutrisi kronis sejak dalam kandungan, setelah lahir, atau menderita penyakit infeksi berulang.
Pada masa pandemi korona (Covid-19) ini ancaman stunting makin besar seiring terjadinya pandemi. Hal itu dipicu oleh berkurangnya asupan gizi ibu hamil dan balita karena kondisi ekonomi keluarga yang menurun. Pandemi membuat akses terhadap pangan berkualitas terhambat akibat banyak orang kehilangan sumber pendapatan.
Baca juga: IPB University Ciptakan Aplikasi Cek Status Gizi Online untuk Atasi Stunting
Lonjakan stunting juga berpotensi dipicu oleh berubahnya perilaku ibu hamil dan ibu dengan balita selama pandemi. Sebagian besar dari mereka tidak lagi memeriksakan kondisi kesehatan ke posyandu atau puskesmas. Sebuah penelitian tentang kesehatan ibu dan anak (KIA) menunjukkan, hanya 20% ibu hamil dan 36,2% ibu dengan balita di Indonesia yang berkunjung ke posyandu selama masa pandemi.
"Kunjungan ibu hamil ke posyandu hanya 20%. Ini jelas membahayakan. Mungkin sekarang dampaknya belum terlihat, apalagi kita masih fokus pada ancaman penularan virus koronanya. Tapi saat tiba waktunya nanti dilakukan pengukuran anak stunting, di situ baru terlihat dampaknya,” ujar Kamaluddin Latief, epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) yang melakukan penelitian KIA, kepada KORAN SINDO di Jakarta, Sabtu (6/2).
Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan Sudah Mencapai 49,58%
Hasil penelitian ini cukup mengkhawatirkan. Sebab, dalam situasi normal, ibu hamil seharusnya melakukan antenatal care (ANC) atau pemeriksaan kehamilan ke dokter atau bidan sebanyak empat kali selama masa kehamilan. Dari pemeriksaan ANC akan diketahui jika seorang ibu hamil mengalami kurang energi kronik (KEK) atau kurang gizi. Jika mengalami KEK, ibu hamil akan diintervensi, antara lain dengan memberi makanan tambahan, memberi suplemen penambah darah, dan memberikan kapsul vitamin A. Tujuannya agar menghindarkan bayi yang dikandung mengalami stunting.
Namun seluruh intervensi pemerintah menjadi sulit dilakukan tatkala ibu hamil dan ibu dengan balita tidak memeriksakan diri ke posyandu. Menurut Kamaluddin, kajian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Juni 2020 juga mengungkap bahwa hanya 20% posyandu yang melakukan pelayanan di masa pandemi dan terdapat 58,3% puskesmas yang cakupan imunisasinya menurun.
Terbatasnya pelayanan puskesmas dan posyandu tak pelak menghambat pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan bayi dan anak tidak berjalan optimal, dan cakupan imunisasi menurun. Selain itu vitamin A dan Fe tidak terdistribusi dengan merata, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan tidak berjalan, dan intervensi balita stunting terganggu.
Kondisi tersebut disampaikan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengutip hasil survei status gizi balita Indonesia tahun 2019 yang menemukan angka stunting sebesar 27,6%. Dengan demikian dari 10 balita, mendekati 3 di antaranya mengalami stunting.
Kondisi ini tentu membutuhkan pembenahan serius dari pemerintah karena akan berpengaruh terhadap kualitas masa depan generasi muda. Pembenahan dimaksud terutama dengan melakukan perbaikan gizi, khususnya pada 1.000 hari kehidupan pertama mulai dari janin hingga balita atau baduta.
Baca juga: DPR Sebut Penanganan Stunting Belum Ada Kemajuan, Hasto: Kami Baru Dapat Mandat
Presiden Joko Widodo telah menargetkan pada tahun 2024 angka stunting harus turun 14%. “Oleh karena itu butuh usaha yang keras, terlebih kepada target yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, 14% di tahun 2024,” ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pada Webinar “Implikasi Hasil Sensus Penduduk 2020 terhadap Kebijakan Pembangunan Kependudukan” pekan lalu.
Untuk diketahui, stunting adalah kondisi anak gagal tumbuh baik fisik maupun otak yang ditandai dengan tinggi badan lebih pendek daripada standar anak seusianya. Stunting terjadi karena anak mengalami malanutrisi kronis sejak dalam kandungan, setelah lahir, atau menderita penyakit infeksi berulang.
Pada masa pandemi korona (Covid-19) ini ancaman stunting makin besar seiring terjadinya pandemi. Hal itu dipicu oleh berkurangnya asupan gizi ibu hamil dan balita karena kondisi ekonomi keluarga yang menurun. Pandemi membuat akses terhadap pangan berkualitas terhambat akibat banyak orang kehilangan sumber pendapatan.
Baca juga: IPB University Ciptakan Aplikasi Cek Status Gizi Online untuk Atasi Stunting
Lonjakan stunting juga berpotensi dipicu oleh berubahnya perilaku ibu hamil dan ibu dengan balita selama pandemi. Sebagian besar dari mereka tidak lagi memeriksakan kondisi kesehatan ke posyandu atau puskesmas. Sebuah penelitian tentang kesehatan ibu dan anak (KIA) menunjukkan, hanya 20% ibu hamil dan 36,2% ibu dengan balita di Indonesia yang berkunjung ke posyandu selama masa pandemi.
"Kunjungan ibu hamil ke posyandu hanya 20%. Ini jelas membahayakan. Mungkin sekarang dampaknya belum terlihat, apalagi kita masih fokus pada ancaman penularan virus koronanya. Tapi saat tiba waktunya nanti dilakukan pengukuran anak stunting, di situ baru terlihat dampaknya,” ujar Kamaluddin Latief, epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) yang melakukan penelitian KIA, kepada KORAN SINDO di Jakarta, Sabtu (6/2).
Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan Sudah Mencapai 49,58%
Hasil penelitian ini cukup mengkhawatirkan. Sebab, dalam situasi normal, ibu hamil seharusnya melakukan antenatal care (ANC) atau pemeriksaan kehamilan ke dokter atau bidan sebanyak empat kali selama masa kehamilan. Dari pemeriksaan ANC akan diketahui jika seorang ibu hamil mengalami kurang energi kronik (KEK) atau kurang gizi. Jika mengalami KEK, ibu hamil akan diintervensi, antara lain dengan memberi makanan tambahan, memberi suplemen penambah darah, dan memberikan kapsul vitamin A. Tujuannya agar menghindarkan bayi yang dikandung mengalami stunting.
Namun seluruh intervensi pemerintah menjadi sulit dilakukan tatkala ibu hamil dan ibu dengan balita tidak memeriksakan diri ke posyandu. Menurut Kamaluddin, kajian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Juni 2020 juga mengungkap bahwa hanya 20% posyandu yang melakukan pelayanan di masa pandemi dan terdapat 58,3% puskesmas yang cakupan imunisasinya menurun.
Terbatasnya pelayanan puskesmas dan posyandu tak pelak menghambat pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan bayi dan anak tidak berjalan optimal, dan cakupan imunisasi menurun. Selain itu vitamin A dan Fe tidak terdistribusi dengan merata, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan tidak berjalan, dan intervensi balita stunting terganggu.
Lihat Juga :
