DPR Sebut Penanganan Stunting Belum Ada Kemajuan, Hasto: Kami Baru Dapat Mandat
loading...
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo berharap agar DPR memberikan dukungan anggaran yang cukup untuk penanganan stunting. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai hingga saat ini penanganan stunting (kekerdilan pada anak) di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Meskipun, pemerintah mengklaim sudah ada penurunan angka stunting.
Saleh juga menyebut bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) sebagai penanggungjawab penanganan stunting juga belum sekali pun melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan bahwa pihaknya baru mendapat mandat secara lisan dan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 25 Januari 2021. "BKKBN akan segera menyusun RAN (Rencana Aksi Nasional)," katanya, Senin (7/2/2021).
Pihaknya juga berharap agar DPR memberikan dukungan anggaran yang cukup untuk penanganan stunting.
Hasto mengatakan, secara umum harus ada perubahan mendasar atau reformasi di tingkat pelayanan dasar terkait dengan kesehatan reproduksi.
"Stunting itu adalah produk yang dihasilkan dari kehamilan. Ibu hamil yang menghasilkan bayi stunting. Kita tahu sekarang ini lahir saja sudah 23% prevalensi stunting. Kemudian setelah lahir, banyak yang lahirnya normal tapi kemudian jadi stunting hingga angkanya menjadi 27,6%. Artinya dari angka itu hampir 23% sudah given, lahirnya sudah tidak sesuai standar," katanya, Kamis (5/2/2021).
Karena itu, BKKBN akan membuat program calon pengantin harus melapor tiga bulan sebelumnya untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan hemoglobin (hb). "Kalau hb kurang, minum tablet tambah darah sehingga begitu nikah sudah siap hamil makanya kita harus buat program siap nikah dan siap hamil," katanya.
Saleh juga menyebut bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) sebagai penanggungjawab penanganan stunting juga belum sekali pun melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan bahwa pihaknya baru mendapat mandat secara lisan dan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 25 Januari 2021. "BKKBN akan segera menyusun RAN (Rencana Aksi Nasional)," katanya, Senin (7/2/2021).
Pihaknya juga berharap agar DPR memberikan dukungan anggaran yang cukup untuk penanganan stunting.
Hasto mengatakan, secara umum harus ada perubahan mendasar atau reformasi di tingkat pelayanan dasar terkait dengan kesehatan reproduksi.
"Stunting itu adalah produk yang dihasilkan dari kehamilan. Ibu hamil yang menghasilkan bayi stunting. Kita tahu sekarang ini lahir saja sudah 23% prevalensi stunting. Kemudian setelah lahir, banyak yang lahirnya normal tapi kemudian jadi stunting hingga angkanya menjadi 27,6%. Artinya dari angka itu hampir 23% sudah given, lahirnya sudah tidak sesuai standar," katanya, Kamis (5/2/2021).
Karena itu, BKKBN akan membuat program calon pengantin harus melapor tiga bulan sebelumnya untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan hemoglobin (hb). "Kalau hb kurang, minum tablet tambah darah sehingga begitu nikah sudah siap hamil makanya kita harus buat program siap nikah dan siap hamil," katanya.
(abd)
Explore More