Peran Kelompok Masyarakat Penting dalam Penanggulangan Covid-19
Jum'at, 05 Februari 2021 - 20:17 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Muchamad Nabil Haroen mengatakan, peran kelompok masyarakat dinilai penting dalam penanggulangan Covid-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Peran kelompok masyarakat dinilai penting dalam penanggulangan Covid-19. Maka itu, kebijakan pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan pendekatan berbasis mikro mendapat sambutan positif.
"Sejak awal, saya sampaikan bahwa desa dan RT-RW punya peran penting dalam penanggulangan Covid-19," kata anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Muchamad Nabil Haroen dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/2/2021). Baca juga: PPKM Perlu Diperketat, Acara Pernikahan dan Kegiatan Sosial Harus Dilarang
Bahkan, ujar Nabil, ketahanan pangan bisa dibangun di level desa atau RT-RW, dengan demikian warga bisa bertahan, setidaknya dalam konteks pangan. "Nah, kita harus menggerakkan perangkat RT-RW agar mereka mengedukasi warganya," katanya. Baca juga: Satgas Sebut PPKM Skala Mikro Dilaksanakan Mulai 9 Februari 2021
Nabil yang juga sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini berpendapat perangkat RT-RW juga harus dibekali teknologi informasi serta manajemen data yang memadai, misalnya untuk melapor dan mengupdate data terkait Covid-19 di kawasan mereka. "Presiden sudah menyampaikan PPKM terbukti kurang efektif. Maka harus ada pendekatan dan strategi baru agar lebih efektif, serta berdampak langsung untuk menurunkan kurva penyebaran virus," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pelibatan jaringan bintara pembina desa (Babinsa) hingga TNI dan Polri itu bisa saja efektif, tapi harus dipertimbangkan secara matang. Kata Nabil, jangan sampai pelibatan aparat itu menimbulkan masalah baru karena pendekatannya keamanan. "Pendekatan paling baik yakni dengan pendekatan sosial, misalnya dengan menggandeng NU, Muhammadiyah, hingga pesantren serta ormas sosial yang punya komitmen kuat untuk keindonesiaan," tuturnya.
Menurut Nabil, kedua pendekatan itu memiliki kelebihan dan kekurangan, maka harus dipilih mana yang paling tepat. Dia menambahkan, bisa jadi di satu kawasan, pendekatan provinsi lebih baik daripada di provinsi lain. Sementara, di kawasan lain, pendekatan kota atau kabupaten lebih tepat. "Maka, harus disiapkan instrumen yang tepat untuk menganalisa itu, dan dengan indikator yang jelas, kebijakan bisa diterapkan secara maksimal," katanya.
Selain itu, dia menilai kedua hal itu harus saling melengkapi, yakni kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat. "Nah, pemerintah harus konsisten dengan kebijakan, sementara kita terus mengajak dan mengedukasi warga agar mentaati protokol kesehatan seraya saling membantu agar kita bisa melewati pandemi ini," pungkas pria yang akrab disapa Gus Nabil ini.
"Sejak awal, saya sampaikan bahwa desa dan RT-RW punya peran penting dalam penanggulangan Covid-19," kata anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Muchamad Nabil Haroen dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/2/2021). Baca juga: PPKM Perlu Diperketat, Acara Pernikahan dan Kegiatan Sosial Harus Dilarang
Bahkan, ujar Nabil, ketahanan pangan bisa dibangun di level desa atau RT-RW, dengan demikian warga bisa bertahan, setidaknya dalam konteks pangan. "Nah, kita harus menggerakkan perangkat RT-RW agar mereka mengedukasi warganya," katanya. Baca juga: Satgas Sebut PPKM Skala Mikro Dilaksanakan Mulai 9 Februari 2021
Nabil yang juga sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini berpendapat perangkat RT-RW juga harus dibekali teknologi informasi serta manajemen data yang memadai, misalnya untuk melapor dan mengupdate data terkait Covid-19 di kawasan mereka. "Presiden sudah menyampaikan PPKM terbukti kurang efektif. Maka harus ada pendekatan dan strategi baru agar lebih efektif, serta berdampak langsung untuk menurunkan kurva penyebaran virus," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pelibatan jaringan bintara pembina desa (Babinsa) hingga TNI dan Polri itu bisa saja efektif, tapi harus dipertimbangkan secara matang. Kata Nabil, jangan sampai pelibatan aparat itu menimbulkan masalah baru karena pendekatannya keamanan. "Pendekatan paling baik yakni dengan pendekatan sosial, misalnya dengan menggandeng NU, Muhammadiyah, hingga pesantren serta ormas sosial yang punya komitmen kuat untuk keindonesiaan," tuturnya.
Menurut Nabil, kedua pendekatan itu memiliki kelebihan dan kekurangan, maka harus dipilih mana yang paling tepat. Dia menambahkan, bisa jadi di satu kawasan, pendekatan provinsi lebih baik daripada di provinsi lain. Sementara, di kawasan lain, pendekatan kota atau kabupaten lebih tepat. "Maka, harus disiapkan instrumen yang tepat untuk menganalisa itu, dan dengan indikator yang jelas, kebijakan bisa diterapkan secara maksimal," katanya.
Selain itu, dia menilai kedua hal itu harus saling melengkapi, yakni kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat. "Nah, pemerintah harus konsisten dengan kebijakan, sementara kita terus mengajak dan mengedukasi warga agar mentaati protokol kesehatan seraya saling membantu agar kita bisa melewati pandemi ini," pungkas pria yang akrab disapa Gus Nabil ini.
(cip)
Lihat Juga :
