Anies Baswedan Jangan Merasa Paling Dijegal, Pengamat: Banyak Jalan Menuju Roma
Senin, 01 Februari 2021 - 12:12 WIB
loading...
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tidak digelarnya Pilkada 2022 disinyalir sejumlah pihak bertujuan menjegal langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 karena dia akan kehilangan panggung hampir dua tahun. Pengamat politik Karyono Wibowo pun mengingatkan Anies dan para pendukungnya tak usah merasa paling dijegal.
Menurut Karyono yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut (IPI), pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada telah memicu perdebatan publik.
Baca juga : Mayoritas Parpol Tak Mau Revisi UU Pemilu, Jimly: Yang Penting Capres Jangan Dua
Salah satu yang menjadi polemik adalah pembahasan soal pelaksanaan pilkada. Namun, perkembangan terbaru sikap sejumlah fraksi di DPR yang pada awalnya bernafsu ingin pilkada dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 kini mulai 'balik kanan'.
Baca juga: UU Pemilu Tak Direvisi, PDIP Diuntungkan karena Bisa Usung Capres Sendiri
"Perkembangan sementara, ada enam fraksi (PDIP, GOLKAR, GERINDRA, PPP, PKB, dan PAN) yang setuju Pilkada 2024. Sementara, tiga fraksi lainnya (PKS, Demokrat dan Nasdem) tetap pada pendirian agar normalisasi Pilkada 2022 dan 2023 dilaksanakan," ungkap Karyono kepada SINDOnews, Senin (1/2/2021).
Karyono mengaku pihaknya mencermati bahwa tarik-menarik soal waktu pelaksanaan pilkada berjalan cukup alot hingga menimbulkan polemik di ranah publik. Ada yang berasumsi bahwa pelaksanaan pilkada akan menentukan nasib sejumlah kepala daerah terutama Anies Baswedan yang diprediksi kembali maju sebagai incumbent dalam Pilkada DKI Jakarta .
Baca juga : Kader Demokrat Siap Hadapi Gangguan dan Intervensi yang Tidak Bermartabat
Menurut Karyono yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut (IPI), pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada telah memicu perdebatan publik.
Baca juga : Mayoritas Parpol Tak Mau Revisi UU Pemilu, Jimly: Yang Penting Capres Jangan Dua
Salah satu yang menjadi polemik adalah pembahasan soal pelaksanaan pilkada. Namun, perkembangan terbaru sikap sejumlah fraksi di DPR yang pada awalnya bernafsu ingin pilkada dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 kini mulai 'balik kanan'.
Baca juga: UU Pemilu Tak Direvisi, PDIP Diuntungkan karena Bisa Usung Capres Sendiri
"Perkembangan sementara, ada enam fraksi (PDIP, GOLKAR, GERINDRA, PPP, PKB, dan PAN) yang setuju Pilkada 2024. Sementara, tiga fraksi lainnya (PKS, Demokrat dan Nasdem) tetap pada pendirian agar normalisasi Pilkada 2022 dan 2023 dilaksanakan," ungkap Karyono kepada SINDOnews, Senin (1/2/2021).
Karyono mengaku pihaknya mencermati bahwa tarik-menarik soal waktu pelaksanaan pilkada berjalan cukup alot hingga menimbulkan polemik di ranah publik. Ada yang berasumsi bahwa pelaksanaan pilkada akan menentukan nasib sejumlah kepala daerah terutama Anies Baswedan yang diprediksi kembali maju sebagai incumbent dalam Pilkada DKI Jakarta .
Baca juga : Kader Demokrat Siap Hadapi Gangguan dan Intervensi yang Tidak Bermartabat
Lihat Juga :
