GPK Nilai Revisi UU Pemilu Berpotensi Mengerdilkan Demokrasi
Sabtu, 30 Januari 2021 - 21:34 WIB
loading...
Wasekjen PP GPK, Aftoni menilai rencana Revisi Undang-undang (RUU) Pemilu berpotensi mengerdilkan demokrasi dan memiliki semangat Orde Baru (Orba). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Gerakan Pemuka Ka'bah (GPK) , salah satu badan otonom Partai Persatuan Pembangunan (PPP) , menilai rencana Revisi Undang-undang ( RUU) Pemilu berpotensi mengerdilkan demokrasi dan memiliki semangat Orde Baru (Orba).
Wasekjen PP GPK, Aftoni menyebutkan potensi pemberangusan demokrasi itu terbukti dengan usulan kenaikan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen dari 4%. Kenaikan PT akan membuat semakin banyak suara dan aspirasi rakyat terpaksa harus dihilangkan.
"Kenaikan PT mencerminkan tidak adanya penghargaan pada prinsip-prinsip demokrasi dengan membatasi aspirasi rakyat atas keterwakilan terhadap partai politik. Karena semakin tinggi PT maka semakin banyak suara rakyat yang terbuang," kata Aftoni kepada media.
Baca juga: Polemik RUU Pemilu, Perlukah Hak Politik Eks Anggota HTI dan FPI Dihapus?
Aftoni menilai ada semangat Orde Baru (Orba) dalam argumen penyederhanaan yang selalu disampaikan dalam usulan kenaikan PT. Pada masa Orba, jumlah partai dipaksa disederhanakan dengan berbagai argumen.
"Mereka (para pengusul RUU Pemilu) ingin membawa sistem politik kembali ke zaman Orde Baru dengan cara malu-malu. Jika pada Pemilu 2024 PT dinaikkan 5%, bisa jadi Pemilu berikutnya terus naik. Ini berbahaya," kata Aftoni.
Menurutnya, sistem demokrasi Indonesia secara prinsip sudah bagus, maka tidak perlu ada lagi revisi. Hanya perlu penyempurnaan dalam aturan teknisnya. Masih banyak hal teknis yang perlu diperbaiki. Seperti aturan rekruitmen penyelenggara Pemilu, sistem verifikasi parpol yang tumpang tindih dan lainnya.
Baca juga: Banyak Penolakan Fraksi, Golkar Akui RUU Pemilu Sulit Dilanjutkan
"Aturan-aturan teknis yang selama ini menghambat seharusnya diperbaiki dan disempurnakan. Bukan merevisi prinsip demokrasi yang sudah bagus pada UU Pemilu," pungkas Aftoni.
Wasekjen PP GPK, Aftoni menyebutkan potensi pemberangusan demokrasi itu terbukti dengan usulan kenaikan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen dari 4%. Kenaikan PT akan membuat semakin banyak suara dan aspirasi rakyat terpaksa harus dihilangkan.
"Kenaikan PT mencerminkan tidak adanya penghargaan pada prinsip-prinsip demokrasi dengan membatasi aspirasi rakyat atas keterwakilan terhadap partai politik. Karena semakin tinggi PT maka semakin banyak suara rakyat yang terbuang," kata Aftoni kepada media.
Baca juga: Polemik RUU Pemilu, Perlukah Hak Politik Eks Anggota HTI dan FPI Dihapus?
Aftoni menilai ada semangat Orde Baru (Orba) dalam argumen penyederhanaan yang selalu disampaikan dalam usulan kenaikan PT. Pada masa Orba, jumlah partai dipaksa disederhanakan dengan berbagai argumen.
"Mereka (para pengusul RUU Pemilu) ingin membawa sistem politik kembali ke zaman Orde Baru dengan cara malu-malu. Jika pada Pemilu 2024 PT dinaikkan 5%, bisa jadi Pemilu berikutnya terus naik. Ini berbahaya," kata Aftoni.
Menurutnya, sistem demokrasi Indonesia secara prinsip sudah bagus, maka tidak perlu ada lagi revisi. Hanya perlu penyempurnaan dalam aturan teknisnya. Masih banyak hal teknis yang perlu diperbaiki. Seperti aturan rekruitmen penyelenggara Pemilu, sistem verifikasi parpol yang tumpang tindih dan lainnya.
Baca juga: Banyak Penolakan Fraksi, Golkar Akui RUU Pemilu Sulit Dilanjutkan
"Aturan-aturan teknis yang selama ini menghambat seharusnya diperbaiki dan disempurnakan. Bukan merevisi prinsip demokrasi yang sudah bagus pada UU Pemilu," pungkas Aftoni.
(abd)
Lihat Juga :
