Pilkada Serentak Dilaksanakan 2024, Anies Kehilangan Panggung Popularitas 2 Tahun

JAKARTA - Sikap Fraksi PDIP yang menginginkan agar pilkada serentak dilaksanakan tahun 2024 menuai pro-kontra di masyarakat. Sikap PDIP ini dianggap berbeda dengan mayoritas fraksi di DPR yang menginginkan agar keserentakan pilkada dilaksanakan pada 2022 dan 2023 untuk sejumlah daerah.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan jika pilkada ditunda ke tahun 2024 maka sejumlah daerah termasuk DKI Jakarta yang menggelar pilkadanya pada 2022 cukup dirugikan. Dalam hal ini, peluang Gubernur Anies Baswedan sebagai bakal calon incumbent melemah.

"Sebab beliau (Anies) tidak punya panggung popularitas selama 2 tahun, sebab jabatannya habis di tahun 2022," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Kamis (28/1/2021).

Pangi mengaku melihat dan mencermati motivasi kenapa hanya PDIP yang pilih pilkada serentak di tahun 2024? Menurutnya, pertama ingin melemahkan Anies sehingga tak punya panggung selama 2 tahun. Motivasi kedua adalah PDIP nantinya menginginkan semua kepala daerah yang diisi pelaksana tugas (Plt) bisa didapatkan.

"Bayangkan ada 201 kepala daerah yang akan plt kalau Pilkada Serentak 2024, itu bisa dibayangkan Kemendagri dan PDIP bakal menang banyak, bisa mengatur ancang-ancang dengan adanya kepala daerah Plt," katanya. Baca juga:

Lebih lanjut Pangi mengaku belum memahami paradigma yang dikembangkan elite PDIP yang menginginkan pilkada menjadi 2024. Apa betul pilkada serentak lebih efisien, lebih berkualitas, lebih meningkatkan partisipasi politik?

Sebaliknya, dirinya mencermati pilkada serentak yang mau dipaksakan ke tahun 2024 belum tentu memiliki keuntungan apa-apa bagi rakyat dan dia pun tak yakin nantinya para Plt bisa berbuat banyak untuk daerahnya. Baca juga: Pilkada Digelar 2024 Bisa Jadi Bumerang buat Anies Baswedan

"Saya justru pilkada serentak yang mau dipaksakan ke tahun 2024 lebib banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. PDIP wajar pilih pilkada serentak diselenggarakan di tahun 2024, karena PDIP yang akan mengatur Plt, via kemendagri karena partai penguasa, wajar juga kemudian partai lain di Parlemen atau Senayan menolak pilkada diserentakkan pada 2024, lagi pula apa manfaatnya dipaksakan," pungkasnya.