Joe Biden dan Tatanan Dunia Baru
Rabu, 20 Januari 2021 - 05:30 WIB
loading...
Agus Harimurti Yudhoyono (Foto: Istimewa)
A
A
A
Agus Harimurti Yudhoyono
Ketua Umum Partai Demokrat
PADA Rabu, 20 Januari ini, Joe Biden dan Kamala Harris dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Amerika Serikat (AS) periode 2021-2024. Momentum ini seolah menjadi titik balik pascagerakan protes pendukung Donald Trump yang berujung pada serbuan anarkistis ke Capitol Hill, Washington DC, 6 Januari lalu. Sebuah peristiwa yang mencoreng kewibawaan demokrasi AS di mata dunia. Kita menyaksikan “online incitement” yang dilakukan Trump telah berakibat pada kekisruhan warga dan menjadi catatan terburuk sepanjang sejarah modern AS. Untungnya, polarisasi politik itu kini berhasil dikanalisasi, walaupun masih menyisakan sejumlah “bom waktu” berupa post-truth politics, polarisasi dan praktik diskriminasi di tengah masyarakatnya.
Ke depan, tampilnya Biden akan menjadi babak baru bagi tatanan dunia pasca-Trump. Banyak yang meyakini kepemimpinan Biden ini akan berdampak signifikan terhadap perubahan tatanan ekonomi-politik dan dinamika hubungan internasional selama empat tahun ke depan. Sebab, selama empat tahun kepemimpinan Presiden Donald Trump telah terjadi perubahan karakter dan strategi ekonomi-politik luar negeri AS yang selama ini dianggap superior di tingkat global. Perubahan arah dan orientasi itu ditunjukkan Trump di berbagai kesempatan, mulai dari menguatnya gesekan antara AS dengan barisan aliansi tradisionalnya pasca-Perang Dunia II seperti Kanada, Jerman, dan Prancis.
Di ranah kerja sama multilateral, dunia juga sempat dikejutkan oleh keputusan Trump yang memilih keluar dari Paris Agreement, terkait langkah-langkah dunia dalam merespons perubahan iklim. Kejutan selanjutnya, keluarnya AS dari Trans-Pacific Partnership(TPP), sebuah perjanjian kemitraan ekonomi strategis yang mendorong dan mengefektifkan agenda liberalisasi pasar negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.
Dalam konteks ekonomi global Trump juga telah membuka ruang konfrontasi ekonomi melalui skema perang dagang (trade war) menghadapi Tiongkok. Sejumlah pihak menilai pilihan kebijakan Trump itu merupakan representasi dari cara pandang politik konservatif, yang pada derajat tertentu dipandang telah mengingkari doktrin-doktrin ekonomi liberal dan globalisasi. Tapi, pada saat yang sama pilihan kebijakan “America First” yang dipandang lebih berorientasi “inward looking” itu juga memiliki basis legitimasi yang kuat dari masyarakat di dalam Negeri Paman Sam.
Ketua Umum Partai Demokrat
PADA Rabu, 20 Januari ini, Joe Biden dan Kamala Harris dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Amerika Serikat (AS) periode 2021-2024. Momentum ini seolah menjadi titik balik pascagerakan protes pendukung Donald Trump yang berujung pada serbuan anarkistis ke Capitol Hill, Washington DC, 6 Januari lalu. Sebuah peristiwa yang mencoreng kewibawaan demokrasi AS di mata dunia. Kita menyaksikan “online incitement” yang dilakukan Trump telah berakibat pada kekisruhan warga dan menjadi catatan terburuk sepanjang sejarah modern AS. Untungnya, polarisasi politik itu kini berhasil dikanalisasi, walaupun masih menyisakan sejumlah “bom waktu” berupa post-truth politics, polarisasi dan praktik diskriminasi di tengah masyarakatnya.
Ke depan, tampilnya Biden akan menjadi babak baru bagi tatanan dunia pasca-Trump. Banyak yang meyakini kepemimpinan Biden ini akan berdampak signifikan terhadap perubahan tatanan ekonomi-politik dan dinamika hubungan internasional selama empat tahun ke depan. Sebab, selama empat tahun kepemimpinan Presiden Donald Trump telah terjadi perubahan karakter dan strategi ekonomi-politik luar negeri AS yang selama ini dianggap superior di tingkat global. Perubahan arah dan orientasi itu ditunjukkan Trump di berbagai kesempatan, mulai dari menguatnya gesekan antara AS dengan barisan aliansi tradisionalnya pasca-Perang Dunia II seperti Kanada, Jerman, dan Prancis.
Di ranah kerja sama multilateral, dunia juga sempat dikejutkan oleh keputusan Trump yang memilih keluar dari Paris Agreement, terkait langkah-langkah dunia dalam merespons perubahan iklim. Kejutan selanjutnya, keluarnya AS dari Trans-Pacific Partnership(TPP), sebuah perjanjian kemitraan ekonomi strategis yang mendorong dan mengefektifkan agenda liberalisasi pasar negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.
Dalam konteks ekonomi global Trump juga telah membuka ruang konfrontasi ekonomi melalui skema perang dagang (trade war) menghadapi Tiongkok. Sejumlah pihak menilai pilihan kebijakan Trump itu merupakan representasi dari cara pandang politik konservatif, yang pada derajat tertentu dipandang telah mengingkari doktrin-doktrin ekonomi liberal dan globalisasi. Tapi, pada saat yang sama pilihan kebijakan “America First” yang dipandang lebih berorientasi “inward looking” itu juga memiliki basis legitimasi yang kuat dari masyarakat di dalam Negeri Paman Sam.
Lihat Juga :
