Vaksinasi Covid-19 Swasta Bisa Picu Komersialisasi
Jum'at, 15 Januari 2021 - 10:34 WIB
loading...
Pemerintah diingatkan agar pelibatan swasta tidak sampai menimbulkan polemik komersialisasi program vaksinasi Covid-19. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pelibatan swasta dalam program vaksinasi Covid-19 nasional patut didukung. Akan tetapi, pemerintah juga harus mengantisipasi peluang terjadinya ajang bisnis lantaran sudah menegaskan vaksindiberikan gratis.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengingatkan jangan sampai pelibatanswasta berujung pada munculnya polemik komersialisasi seperti terjadi sebelumnya pada tes cepat ( rapid test ) dan tes usap ( swab test ).
“Ini memang sudah jadi kewenangan pemerintah tentang kedaruratan. Tapi jangan sampai ujungnya muncul polemik lagi yang kesannya jadi ajang berbisnis,” tegas Trubus kepada SINDOnews, Jumat (15/1/2021).
(Baca:Anies Baswedan Buka Vaksinasi Covid-19 di Balai Kota)
Lantaran vaksinasi dilakukan bertahap, belakangan muncul kabar pemerintah menawarkan pihak swasta untuk pengadaan. Hal itu bisa memicu adanya potensi vaksin berbayar.
Padahal, Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan vaksin diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia. Namun, pemberiannya secara bertahap dengan mengutamakan pada enam kelompok prioritas seperti tenaga kesehatan, aparat keamanan, guru, perangkat daerah, tokoh masyarakat, agama, dan lainnya.
![Vaksinasi Covid-19 Swasta Bisa Picu Komersialisasi]()
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengingatkan jangan sampai pelibatanswasta berujung pada munculnya polemik komersialisasi seperti terjadi sebelumnya pada tes cepat ( rapid test ) dan tes usap ( swab test ).
“Ini memang sudah jadi kewenangan pemerintah tentang kedaruratan. Tapi jangan sampai ujungnya muncul polemik lagi yang kesannya jadi ajang berbisnis,” tegas Trubus kepada SINDOnews, Jumat (15/1/2021).
(Baca:Anies Baswedan Buka Vaksinasi Covid-19 di Balai Kota)
Lantaran vaksinasi dilakukan bertahap, belakangan muncul kabar pemerintah menawarkan pihak swasta untuk pengadaan. Hal itu bisa memicu adanya potensi vaksin berbayar.
Padahal, Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan vaksin diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia. Namun, pemberiannya secara bertahap dengan mengutamakan pada enam kelompok prioritas seperti tenaga kesehatan, aparat keamanan, guru, perangkat daerah, tokoh masyarakat, agama, dan lainnya.
Lihat Juga :
