Jokowi Sudah Putuskan Vaksinasi Covid-19 Gratis, Libatkan Swasta pun Harus Tetap Gratis
Jum'at, 15 Januari 2021 - 09:35 WIB
loading...
Pemerintah berkewajiban menanggung biayanya bila akan melibatkan swasta dalam program vaksinasi Covid-19. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Demi mempercepat program vaksinasi nasional, pemerintah disarankan untuk melibatkan dan memberi akses vaksin mandiri bagi swasta. Pengamat kesehatan sekaligus anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mendukung pemerintah memberikan akses bagi rumah sakit swasta untuk melakukan vaksinasi terhadap masyarakat. Menurut dia, hal itu justru sangat membantu mempercepat penyuntikan vaksin.
“Enggak masalah kalau distribusi itu melibatkan swasta. Karena rumah sakit punya klinik, tenaga kesehatan yang memadai dan terlatih. Justru (mereka) perlu dilibatkan,” kata Hermawan kepada SINDOnews, Kamis (15/1/2021).
(Baca:Vaksinasi Covid-19, RS Swasta Siap Dilibatkan dengan Syarat Ini)
Adapun biaya distribusi tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah memutuskan vaksin diberikan secara gratis bagi seluruh rakyat. Karena itu, dirinya meminta rumah sakit maupun klinik swasta tidak memungut biaya dari jasa vaksinasi yang diberikan.
“Biaya distribusi jadi tanggung jawab pemerintah. Termasuk berkaitan dengan penggunaan APD, tenaga kesehatan, dan lainnya. Karena ini kan tanggung jawab pemerintah atas nama negara,” ujarnya.
“Enggak masalah kalau distribusi itu melibatkan swasta. Karena rumah sakit punya klinik, tenaga kesehatan yang memadai dan terlatih. Justru (mereka) perlu dilibatkan,” kata Hermawan kepada SINDOnews, Kamis (15/1/2021).
(Baca:Vaksinasi Covid-19, RS Swasta Siap Dilibatkan dengan Syarat Ini)
Adapun biaya distribusi tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah memutuskan vaksin diberikan secara gratis bagi seluruh rakyat. Karena itu, dirinya meminta rumah sakit maupun klinik swasta tidak memungut biaya dari jasa vaksinasi yang diberikan.
“Biaya distribusi jadi tanggung jawab pemerintah. Termasuk berkaitan dengan penggunaan APD, tenaga kesehatan, dan lainnya. Karena ini kan tanggung jawab pemerintah atas nama negara,” ujarnya.
Lihat Juga :
