Vaksinasi Covid-19, RS Swasta Siap Dilibatkan dengan Syarat Ini

JAKARTA - Bukan perkara mudah untuk memvaksin 260 juta masyarakat Indonesia atau minam 70-80 persennya untuk mencapai kekebalan komunitas. Pemerintah telah menyatakan vaksinasi Covid-19 gratis. Kini, muncul usulan dari Ketua Kadin Rosan Perkasa Roeslani agar pemerintah memberikan ruang bagi swasta untuk terlibat dalam distribusi dan vaksinasi ini.

Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) menyatakan siap ambil bagian dalam menyukseskan program untuk menekan penyebaran virus Sars Cov-II (Covid-19).Sekretaris Jenderal ARSSI Ichsan Hanafi menyambuk baik usulan pelibatan swasta untuk memperluas jangkuan vaksinasi. Menurut dia, RS swasta sebenarnya sudah terlibat, tetapi hanya terbatas untuk vaksinasi tenaga kesehatan. Ke depan, ARSSI berharap bisa dilibatkan dalam vaksinasi masyarakat umum secara luas.

(Baca:Simulasi Vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Berjalan Lancar)

ARSSI mengklaim dengan jaringan 1.800 RS di seluruh Indonesia tentu akan mempermudah, meningkatkan cakupan, dan mempercepat vaksinasi ini. Ichsan mengungkapkan pihaknya telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) dan asosiasi RS lain tentang kemungkinan pelibatan ini.

Bahkan, ARSSI mengusulkan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat I, seperti klinik swasta dilibatkan. Jadi, cakupannya bisa sangat luas hingga pelosok daerah. Terlibatnya swasta, menurutnya, akan bisa mengurai kemungkinan antrian di faskes milik pemerintah yang menyelenggarakan vaksinasi.

“Sekarang beberapa RS sudah menyiapkan, poli vaksin. Kami siapkan juga pendingin, baik untuk Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, dan lain-lain. Beberapa RS sudah menyiapkan alat pendingin supaya vaksin ini efektif. Kami sudah mempersiapkan SDM juga,” ujarnya dihubungi, Kamis (14/1/2021).

(Baca:Ketua PKK Jatim Arumi Bachsin Tiba-tiba Batal Divaksin, Ada Apa?)

Jika diizinkan dan dilibatkan dalam vaksinasi, ARSSI mengajukan beberapa syarat kepada pemerintah. Ichsan menyatakan jika ada efek samping dan tuntutan, pemerintah harus bisa membantu dalam hal pertanggungjawaban. Kemudian, ARSSI ingin pemerintah memastikan kelancaran dan suplai vaksin.

“Kita berharap bisa tersedia dan terukur, jangan sampai ada antrean. Ini bahaya juga kalau masyarakat tahu (bisa vaksinasi mandiri di RS swasta), terjadi antrian, dan vaksinnya terbatas. Berikutnya, edukasi kepada masyarakat itu penting. Efek dari vaksinasi ini ada dua, antrian dan masyarakat sangat pasif, tidak mau divaksinasi. Kami minta bantuan kepada pemerintah,” tuturnya.