Sriwijaya Air Jatuh, Pemerintah Harus Lindungi Hak-hak Korban

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama mengatakan, jatuhnya pesawat itu tentunya berpotensi memukul lebih jauh industry transportasi udara yang sudah mengalami penurunan sejak adanya pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu, kata dia, evakuasi korban yang diikuti dengan recovery kotak hitam pesawat harus dilakukan secara cepat.

Hal tersebut, kata dia, agar proses investigasi terhadap penyebab jatuhnya pesawat dapat segera dilakukan dan rekomendasi perbaikan dari KNKT dapat segera diberikan untuk menghindari kecelakaan lainnya. Apalagi, lanjut dia, beberapa waktu lalu Boeing sempat mengeluarkan peringatan terkait pesawat Boeing 737-500 yang telah diparkir selama tujuh hari berturut-turut rawan mengalami mati mesin di udara akibat korosi pada katup udaranya.

Selain itu, dia mengungkapkan perangkat ELT yang tidak memancarkan sinyal menjadi pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab dalam investigasi, sebab perangkat ini seharusnya berfungsi secara otomatis ketika terjadi benturan atau apabila terendam air. "Semua ini harus dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan oleh pihak maskapai bahwa terhadap pesawat tersebut telah dilakukan perawatan sebagaimana mestinya," jelasnya.

Walaupun, sambung dia, tentunya faktor-faktor lainnya seperti faktor cuaca juga harus diinvestigasi apakah turut berkonstribusi terhadap kecelakaan itu. Karena, dia mengatakan, biasanya kecelakaan pesawat merupakan rangkaian dari beberapa kejadian, sehingga tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Selain itu, menurut dia, faktor kebijakan atau regulasi juga tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kejadian ini. "Telah banyak contoh ketidaktegasan Pemerintah terhadap maskapai penerbangan, misalnya terkait masalah kompensasi kecelakaan pesawat Lion Air JT610 yang tidak kunjung selesai hingga terjadinya kecelakaan lain pada hari ini adalah salah satu contoh lemahnya kontrol pemerintah terhadap maskapai," tuturnya.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat Irwan meminta agar pemerintah, khususnya beberapa lembaga negara yang ditunjuk fokus melakukan pencarian. "Tentu fokus beberapa hari ke depan bagaimana dilakukan pencarian dan penanganan musibah," ujarnya.

Dia mengatakan sejak awal sudah meminta agar pemerintah segera membuka posko bersama dan menentukan siapa pemimpinnya. Agar jangan sampai terkesan bahwa beberapa instansi bekerja sendiri-sendiri dalam penanganan insiden ini. "Jangan sampai kesannya masing-masing jalan sendiri, sehingga nantinya kesulitan pada pengumpulan barang bukti dan keseragaman informasi," jelasnya.

Selain itu, pria yang akrab disapa Irwan Fecho itu juga meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk segera melakukan investigasi yang clear and clean (jelas dan tetang), serta netral dari semua kepentingan. "Tujuannya di samping berusaha mencari penyebab kecelakaan itu juga terus fokus mendorong upaya perbaikan dari setiap kejadian kecelakaan," terang Legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim).tim Koran SINDO