Keselamatan Rakyat, Negara, dan Solidaritas Sosial
Jum'at, 15 Mei 2020 - 05:00 WIB
loading...
A
A
A
Negara Harus Hadir Tanpa Syarat
Di tengah beragam kecemasan dan kekhawatiran akibat wabah Covid-19 berserta serba-ketidakpastian perlindungan keselamatan jiwa, sebenarnya rakyat butuh negara hadir tanpa syarat, melampaui pertimbangan apa pun selain demi keselamatan nyawa dan hidup mereka. Prinsipnya nyawa dan keselamatan rakyat first. Segala kalkulasi-siasat politik dan rencana ekonomi yang tidak menyentuh hajat hidup keselamatan rakyat yang ada di depan mata harusnya diparkir dan abaikan dulu. Saatnya segala otoritas dan kewenangan negara dan wakil rakyat lebih serius melindungi dan selamatkan nyawa rakyatnya.
Wabah korona ini mestinya jadi cermin refleksi kritis untuk menguji ulang segenap mantra desain pembangunan nasional yang sebelumnya diyakini manjur dan jitu untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Pertanyaannya, tujuan akhir atas nama pembangunan dari pinggiran yang dulu itu, jawab masalah rakyat yang mana? Benarkah, nasib rakyat kecil yang diutamakan? Jika benar, kenapa hanya untuk memenuhi permintaan darurat alat pelindung diri (APD) paramedis yang berjuang menyelamatkan nyawa rakyat, terus terlambat dan belum prioritas? Mengadakan teknologi untuk tes massal gratis Covid-19 saja, hingga sekarang belum terwujud.
Lalu, apa kabar dan kemanakah kelompok orang-orang terkaya dengan koorporasi besarnya di negeri ini, yang disebut memiliki kekayaan Rp1.884 Triliun itu (Forbes 50 Richest in Indonesia 2019)? Laporan Credit Suisse (2019) menyebut 1% orang kaya tersebut bisa menguasai 45% kekayaan nasional. Namun kontribusi pajak orang kaya ini hanya 0,8% dari total penerimaan pajak nasional. Jika dikalkulasi dari aset kekayaan bukan semata pendapatan, misal 30% dari total aset, maka negara bisa mendapat uang cash Rp 565 triliun/tahun. Jika dibagi rata ke 188 juta rakyat Indonesia, tiap orang akan mendapat Rp 3 juta/orang (universal basic income).
Hal ini cukup memenuhi kebutuhkan untuk penanganan dan pemulihan Covid-19 tanpa harus memperpanjang jerat gurita utang ke IMF dan Bank Dunia. Hitungan awal ini layak diajukan dan diperdalam lagi sebagai alternatif dan terobosan kebijakan strategis nasional.
Pembangkangan dan Solidaritas
Di tengah beragam kecemasan dan kekhawatiran akibat wabah Covid-19 berserta serba-ketidakpastian perlindungan keselamatan jiwa, sebenarnya rakyat butuh negara hadir tanpa syarat, melampaui pertimbangan apa pun selain demi keselamatan nyawa dan hidup mereka. Prinsipnya nyawa dan keselamatan rakyat first. Segala kalkulasi-siasat politik dan rencana ekonomi yang tidak menyentuh hajat hidup keselamatan rakyat yang ada di depan mata harusnya diparkir dan abaikan dulu. Saatnya segala otoritas dan kewenangan negara dan wakil rakyat lebih serius melindungi dan selamatkan nyawa rakyatnya.
Wabah korona ini mestinya jadi cermin refleksi kritis untuk menguji ulang segenap mantra desain pembangunan nasional yang sebelumnya diyakini manjur dan jitu untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Pertanyaannya, tujuan akhir atas nama pembangunan dari pinggiran yang dulu itu, jawab masalah rakyat yang mana? Benarkah, nasib rakyat kecil yang diutamakan? Jika benar, kenapa hanya untuk memenuhi permintaan darurat alat pelindung diri (APD) paramedis yang berjuang menyelamatkan nyawa rakyat, terus terlambat dan belum prioritas? Mengadakan teknologi untuk tes massal gratis Covid-19 saja, hingga sekarang belum terwujud.
Lalu, apa kabar dan kemanakah kelompok orang-orang terkaya dengan koorporasi besarnya di negeri ini, yang disebut memiliki kekayaan Rp1.884 Triliun itu (Forbes 50 Richest in Indonesia 2019)? Laporan Credit Suisse (2019) menyebut 1% orang kaya tersebut bisa menguasai 45% kekayaan nasional. Namun kontribusi pajak orang kaya ini hanya 0,8% dari total penerimaan pajak nasional. Jika dikalkulasi dari aset kekayaan bukan semata pendapatan, misal 30% dari total aset, maka negara bisa mendapat uang cash Rp 565 triliun/tahun. Jika dibagi rata ke 188 juta rakyat Indonesia, tiap orang akan mendapat Rp 3 juta/orang (universal basic income).
Hal ini cukup memenuhi kebutuhkan untuk penanganan dan pemulihan Covid-19 tanpa harus memperpanjang jerat gurita utang ke IMF dan Bank Dunia. Hitungan awal ini layak diajukan dan diperdalam lagi sebagai alternatif dan terobosan kebijakan strategis nasional.
Pembangkangan dan Solidaritas
Lihat Juga :
