Sowan ke Muhammadiyah, Menkes Bahas Penanganan COVID-19 dan Vaksin

Muhammadiyah, lanjut Haedar dalam mengambil keputusan selalu berpijak pada temuan ilmiah dari pakar epidemologi dan kesehatan, selain dari aspek keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Selain itu, lanjut Haedar, Kemenkes harus memastikan kebijakan yang benar-benar optimal dalam menangani COVID-19. Termasuk dalam memperhatikan dan melindungi tenaga kesehatan serta kondisi lapangan di seluruh rumah sakit di Indonesia.

Pastikan juga penanganan dan daya tampung rumah sakit dalam menangani COVID-19 benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Muhammadiyah siap untuk terus bergerak dan bekerja sama secara serius dan tersistem.

"Di situasi saat ini kami ingin bekerja sama dengan Kemenkes dan memastikan bahwa usaha di bidang kesehatan dalam menghadapi pandemi ini dibutuhkan Kerja sama dan kita dapat mengatasi persoalan ini dengan sebaik baiknya," kata Haedar.

Di sisi lain, Haedar menyatakan bahwa vaksin merupakan keniscayaan sebagai bagian dari usaha menghadapi COVID-19. Ia meminta pemerintah memastikan aspek keamanan dan kehalalan vaksin secara terbuka.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman yang membidangi MPKU bersama Ketua MCCC Agus Samsudin bersepakat bahwa Muhammadiyah mendukung pelaksanaan vaksinasi sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi COVID-19.

Vaksinasi tersebut bisa dilakukan setelah semua kaidah keamanan, keefektifan dan kehalalan terpenuhi sesuai standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berikut rekomendasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut:

1. Muhammadiyah mendukung Badan POM harus tetap independen dan transparan dalam penentuan keamanan dan tes netralisasi vaksin.

2. Muhammadiyah mendukung independensi MUI menjalankan perannya dalam penentuan kehalalan vaksin, dan siap menjadi bagian dari proses tersebut.

3. Penanganan pandemi tidak semata-mata diselesaikan dengan vaksin, oleh sebab itu pemerintah penting untuk menerapkan strategi komunikasi, edukasi dan kampanye yang tepat terkait fungsi vaksin. Pemerintah harus memastikan proses monitoring dan evaluasi pasca vaksinasi.