Sowan ke Muhammadiyah, Menkes Bahas Penanganan COVID-19 dan Vaksin

JAKARTA - Menteri Kesehatan ( Menkes ) Budi Gunadi Sadikin mengunjungi Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jalan Menteng 62, Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2021). Kunjungan Menkes tersebut untuk bersilaturahmi dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Dalam kesempatan itu, Menkes Budi Sadikin didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi. Keduanya disambut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dan pengurus Majelis Pembina Kesehatan Umun (MPKU) PP Muhammadiyah.

Sedangkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir beserta jajaran pimpinan pusat lainnya hadir melalui virtual, seperti Ketua PP Muhammadiyah yang juga Menko PMK Muhadjir Effendy, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, Dadang Kahmad, Syafiq Mughni, dan Agus Taufiqurrohman. Hadir pula Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) Agus Samsuddin. ( )

Menkes Budi mengatakan, kunjungan ini selain untuk memperkenalkan diri, juga meminta masukan kepada Muhammadiyah terkait penanganan COVID-19 , khususnya yang berkaitan dengan vaksin. "Tugas menangani COVID ini cukup berat, dan tidak cukup dapat dilakukan secara ekslusif oleh Kemenkes, harus inklusif bekerja sama dengan lembaga dan organisasi lain," kata Budi dalam siaran pers PP Muhammadiyah kepada MNC News Portal, Selasa (5/1/2021).

Menurut Budi, pendekatan pencegahan COVID-19 tidak cukup hanya dengan program, tapi juga harus diikuti dengan gerakan. Karena itu, Kemenkes membutuhkan bantuan Muhammadiyah untuk menangani wabah ini. Apalagi, Persyarikatan memang memiliki konsen yang tinggi terhadap kesehatan masyarakat.

"Maka dengan kerendahan hati kami (Kemenkes) tidak mampu menangani COVID-19 ini sendirian, dan membutuhkan bantuan organisasi lainnya, secara khusus dengan Muhammadiyah," tutur Budi. ( )

Terdapat dua hal yang disebutkan Menkes Budi Sadikin yang dapat dilakukan oleh Muhammadiyah dalam membantu Kemenkes. Pertama, karena Muhammadiyah memiliki tenaga Kesehatan yang besar, dan Muhammadiyah turut berperan dalam sektor kesehatan yang cukup dalam dan luas.

"Kedua pendekatan pendekatan sosial kultural, dalam menangani COVID ini tidak cukup hanya dengan pendekatan medis dan vaksin, harus ada perubahan perilaku manusia, karena protokol Kesehatan saat ini sudah berbeda, dan untuk mengubah perilaku ini diperlukan peran Muhammadiyah yang secara de facto dilihat oleh masyarakat. Saya rasa Muhammadiyah bisa membantu mensosialiasikan perubahan perilaku ini secara luas kepada masyarakat," imbuh Budi.

Sementara, Ketua Umum PP Muhamamdiyah Haedar Nashir mengatakan, dalam menangani COVID-19 ini dibutuhkan fungsi manajerial dengan kebijakan dan langkah progresif. "Terkait pandemi ini Muhammadiyah telah bergerak all out melalui MCCC, baik dalam gerak keagaamaan maupun kesehatan," tutur Haedar.



Muhammadiyah, lanjut Haedar dalam mengambil keputusan selalu berpijak pada temuan ilmiah dari pakar epidemologi dan kesehatan, selain dari aspek keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Selain itu, lanjut Haedar, Kemenkes harus memastikan kebijakan yang benar-benar optimal dalam menangani COVID-19. Termasuk dalam memperhatikan dan melindungi tenaga kesehatan serta kondisi lapangan di seluruh rumah sakit di Indonesia.

Pastikan juga penanganan dan daya tampung rumah sakit dalam menangani COVID-19 benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Muhammadiyah siap untuk terus bergerak dan bekerja sama secara serius dan tersistem.

"Di situasi saat ini kami ingin bekerja sama dengan Kemenkes dan memastikan bahwa usaha di bidang kesehatan dalam menghadapi pandemi ini dibutuhkan Kerja sama dan kita dapat mengatasi persoalan ini dengan sebaik baiknya," kata Haedar.

Di sisi lain, Haedar menyatakan bahwa vaksin merupakan keniscayaan sebagai bagian dari usaha menghadapi COVID-19. Ia meminta pemerintah memastikan aspek keamanan dan kehalalan vaksin secara terbuka.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman yang membidangi MPKU bersama Ketua MCCC Agus Samsudin bersepakat bahwa Muhammadiyah mendukung pelaksanaan vaksinasi sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi COVID-19.

Vaksinasi tersebut bisa dilakukan setelah semua kaidah keamanan, keefektifan dan kehalalan terpenuhi sesuai standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berikut rekomendasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut:

1. Muhammadiyah mendukung Badan POM harus tetap independen dan transparan dalam penentuan keamanan dan tes netralisasi vaksin.

2. Muhammadiyah mendukung independensi MUI menjalankan perannya dalam penentuan kehalalan vaksin, dan siap menjadi bagian dari proses tersebut.

3. Penanganan pandemi tidak semata-mata diselesaikan dengan vaksin, oleh sebab itu pemerintah penting untuk menerapkan strategi komunikasi, edukasi dan kampanye yang tepat terkait fungsi vaksin. Pemerintah harus memastikan proses monitoring dan evaluasi pasca vaksinasi.

4. Muhammadiyah dengan infrastruktur kesehatan yang dimiliki ikut bersama-sama mensukseskan program vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

5. Walaupun telah dilakukan vaksinasi diharapkan kepada masyarakat untuk tetap ketat dalam penegakan 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan) dan 3T (Testing, Tracing, Treatment).