Perempuan Harus Tangguh Bersama-sama Perjuangkan Perlindungan HAM

Mualimin berharap agar RANHAM ini menjadi dokumen penting sebagai pedoman dan diimplementasikan oleh kementerian dan lembaga negara lainnya, hingga pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Mualimin juga menitipkan harapannya kepada Partai Golkar melalui KPPG, agar dapat terus bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan advokasi, pelayanan dan perlindungan HAM bagi perempuan di Indonesia.

Menyambung pernyataan Dirjen HAM, Komisioner Komnas Perempuan, Maria Ulfa Anshor dalam paparannya menjelaskan bahwa berbagai upaya baik dari mulai pelayanan, advokasi dan perlindungan HAM sudah banyak juga dilakukan oleh Komnas Perempuan. Bahwa untuk memberikan rasa aman, nyaman dan dukungan terhadap pemberdayaan dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan, harus dimulai juga dari peningkatan kapasitas kelembagaan, dalam hal ini Komnas Perempuan.

Karena itu, perlu didorong agar penguatan kelembagaan Komnas Perempuan, menjadi pemikiran bersama baik pemerintah maupun DPR. Dia juga mengapresiasi Adde Rosi yang juga selaku Anggota Komisi III DPR RI dan Anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar yang menyampaikan bahwa Partai Golkar terus semangat dan konsisten agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) didorong menjadi RUU Prioritas di 2021.

Perlindungan HAM Perempuan dalam perspektif lain juga disampaikan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. Dalam paparannya Lili menyoroti berbagai hal yang menyangkut pencegahan korupsi dari mulai keluarga, dan peran ibu serta anak harus ditonjolkan, sejatinya juga merupakan perlindungan bagi HAM perempuan itu sendiri. Salah satu strategi dari pencegahan korupsi adalah bagaimana meminimalisir penindakan pada kasus korupsi itu sendiri.

Karena itulah, menurut Lili, pentingnya nilai-nilai pendidikan anti korupsi dan kampanye budaya anti korupsi dilakukan mulai dari keluarga, perempuan atau ibu-ibu, serta anak-anaknya. Pendidikan anti korupsi dan kampanye budaya anti korupsi juga harus dilakukan di lembaga-lembaga baik formal maupun non formal, terutama bagi generasi muda saat ini dan yang akan datang, agar dalam pikirannya, tidak ada keinginan sama sekali untuk korupsi.

Adapun Webinar dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PP KPPG yang juga Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, didampingi oleh Sekretaris Jenderal PP KPPG, Lindsey Afsari Puteri, dan Ketua Korbid Kesra PP KPPG yang juga Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa. (Baca juga:Kerap "Nyinyir" Program Jokowi-Maruf, Golkar Tantang Sandi Pulihkan Pariwisata)

Diikuti ratusan peserta dari berbagai elemen, baik internal (organisasi pendiri dan didirikan Partai Golkar) maupun eksternal (organisasi mitra dan civitas akademisi), webinar menghadirkan para tokoh nasional sebagai pemateri. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Bintang Puspayoga, sebagai pembicara kunci (keynote speaker), dilanjutkan sambutan dan arahan dari Ketua Dewan Kehormatan PP KPPG, Yanti Airlangga Hartarto, dan paparan serta dialog bersama narasumber, yakni, Dirjen HAM Kemenkumham, Mualimin Abdi, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, serta Komisioner Komnas Perempuan, Maria Ulfa Anshor, dengan moderator Ketua Himpaudi Banten, Yayah Rukhiyah.