Yurisdiksi ICC terhadap Pelanggaran HAM
Sabtu, 04 Mei 2024 - 13:27 WIB
loading...
Guru Besar Hukum (Em) Pidana Internasional Unpad, Romli Atmasamita. FOTO/IST
A
A
A
Romli Atmasamita
Guru Besar Hukum (Em) Pidana Internasional Unpad
MENANGGAPItulisan Syarifudin ( Sindonews.com ,3 Mei 2024) tentang Yurisdiksi ICC (Mahkamah Pidana Internasional) perlu diklarifikasi karena tidak seluruhnya mengandung kebenaran secara materiil. Statuta ICC disetujui Sidang Majelis Umum PBB pada 17 Juli 1998 di Roma, dan sampai kini keanggotan Statuta ICC hanya 120 negara tanpa satu pun dari negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia yang meratifikasi Statuta ICC tersebut.
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah ada niat pemerintah untuk meratifikasi Statuta ICC akan tetapi tidak dilakukan dengan pertimbangan, pertama, yurisdiksi ICC sangat luas tidak dibatasi oleh wilayah negara dan berlaku terhadap siapa pun, pelakunya terlepas dari kewarganegaraannya, sehingga yurisdiksi ICC bersifat (universal jurisdiction) dengan dua pendekatan yaitu opting-in approach (consent yurisdiction), dan opting-out approach (inhaerent yurisdiction).
Statuta ICC memiliki ketentuan yang bersifat represif dan tidak mengakui masa daluwarsa penuntutan (Pasal 29), sehingga setiap saat dan kapan pun ICC dapat memeriksa dan mengadili kasus pelanggaran oleh warga negara terlepas dari asal kewarganegaraanya. Selain hal tersebut, bagi yurisdiksi ICC tidak berlaku ketentuan mengenai daluwarsa penuntutan (non-apllication of satute of limitation) - Pasal 29; sehingga dapat diperdebatkan apakah ketentuan universal mengenai prinsip Non-retroactivity (Pasal 24) masih dapat berlaku efekftif dalam praktik ICC.
Baca juga: Apakah Indonesia Anggota Pengadilan Kriminal Internasional?
Guru Besar Hukum (Em) Pidana Internasional Unpad
MENANGGAPItulisan Syarifudin ( Sindonews.com ,3 Mei 2024) tentang Yurisdiksi ICC (Mahkamah Pidana Internasional) perlu diklarifikasi karena tidak seluruhnya mengandung kebenaran secara materiil. Statuta ICC disetujui Sidang Majelis Umum PBB pada 17 Juli 1998 di Roma, dan sampai kini keanggotan Statuta ICC hanya 120 negara tanpa satu pun dari negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia yang meratifikasi Statuta ICC tersebut.
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah ada niat pemerintah untuk meratifikasi Statuta ICC akan tetapi tidak dilakukan dengan pertimbangan, pertama, yurisdiksi ICC sangat luas tidak dibatasi oleh wilayah negara dan berlaku terhadap siapa pun, pelakunya terlepas dari kewarganegaraannya, sehingga yurisdiksi ICC bersifat (universal jurisdiction) dengan dua pendekatan yaitu opting-in approach (consent yurisdiction), dan opting-out approach (inhaerent yurisdiction).
Statuta ICC memiliki ketentuan yang bersifat represif dan tidak mengakui masa daluwarsa penuntutan (Pasal 29), sehingga setiap saat dan kapan pun ICC dapat memeriksa dan mengadili kasus pelanggaran oleh warga negara terlepas dari asal kewarganegaraanya. Selain hal tersebut, bagi yurisdiksi ICC tidak berlaku ketentuan mengenai daluwarsa penuntutan (non-apllication of satute of limitation) - Pasal 29; sehingga dapat diperdebatkan apakah ketentuan universal mengenai prinsip Non-retroactivity (Pasal 24) masih dapat berlaku efekftif dalam praktik ICC.
Baca juga: Apakah Indonesia Anggota Pengadilan Kriminal Internasional?
Lihat Juga :
