Polisi Siber Diaktifkan untuk Kontra Narasi, Anggota DPR Bilang Mending Urusi Penipuan Daring
Selasa, 29 Desember 2020 - 21:42 WIB
loading...
Penipuan daring. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengkritik rencana pemerintah menghidupkan polisi siber untuk tujuan kontra narasi atas kabar yang beredar di media sosial (medsos). Sukamta mengatakan, polisi siber sebaiknya mengurusi kasus penipuan daring yang merugikan masyarakat.
Dia mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir jumlah laporan dugaan kejahatan di jagat maya mencapai 13.520 dengan total kerugian mencapai Rp1,17 triliun. Dari jumlah itu, penipuan daring mencapai 7.047. Angka itu lebih banyak dari laporan penyebaran konten provokatif yang berjumlah 6.745 kasus.
"Ini jumlah aduan dan kerugian yang besar. Namun, tidak ada langkah serius dan strategis yang dilakukan pemerintah. pemerintah malah sibuk melakukan kontra wacana terhadap pengkritiknya," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (29/12/2020).
(Baca juga: Marak Berita Hoaks dan Acaman, Mahfud MD Segera Aktifkan Polisi Siber ).
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI itu menyebut fokus polisi siber yang lebih berat pada penindakan suara-suara kritis terhadap pemerintah bisa mengebiri kebebasan berpendapat rakyat. Indeks kebebasan sipil Indonesia pada tahun 2019 menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Dia mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir jumlah laporan dugaan kejahatan di jagat maya mencapai 13.520 dengan total kerugian mencapai Rp1,17 triliun. Dari jumlah itu, penipuan daring mencapai 7.047. Angka itu lebih banyak dari laporan penyebaran konten provokatif yang berjumlah 6.745 kasus.
"Ini jumlah aduan dan kerugian yang besar. Namun, tidak ada langkah serius dan strategis yang dilakukan pemerintah. pemerintah malah sibuk melakukan kontra wacana terhadap pengkritiknya," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (29/12/2020).
(Baca juga: Marak Berita Hoaks dan Acaman, Mahfud MD Segera Aktifkan Polisi Siber ).
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI itu menyebut fokus polisi siber yang lebih berat pada penindakan suara-suara kritis terhadap pemerintah bisa mengebiri kebebasan berpendapat rakyat. Indeks kebebasan sipil Indonesia pada tahun 2019 menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Lihat Juga :
