Menteri Positif COVID-19 dan Berkaitan Kasus Intoleransi Dinilai Tidak Aman
Senin, 21 Desember 2020 - 20:29 WIB
loading...
Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio berpandangan bahwa isu reshuffle kabinet itu memang sudah mendesak. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Isu reshuffle atau kocok ulang Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) kian santer, bahkan hari Rabu (23 Desember) besok pun disebut-sebut sebagai hari diumumkannya kabinet baru. Sejumlah pos menteri diprediksi akan terimbas reshuffle dan sejumlah nama juga diisukan akan menempati pos menteri tersebut.
Terkait hal itu, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio berpandangan bahwa isu reshuffle kabinet itu memang sudah mendesak. Terlebih, ada dua menteri Jokowi yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Baca juga: Sejumlah Nama Ini Terimbas Reshuffle, Pengamat: Dugaan Publik Meleset)
"Sebetulnya kan reshuffle kabinet saat ini memang sudah urgent, apalagi pasca dua menterinya tertangkap KPK. Ya tetap aja harus ada komandan kementerian itu. Enggak bisa kemudian hanya ad interim saja yang memimpinnya," ujar pria yang akrab disapa Hensat itu kepada SINDOnews, Senin (21/12/2020).
Namun, kata Hensat, kalau presiden akan melakukan reshuffle seyogyanya ini dilakukan juga untuk penyegaran kabinet. Mengganti anggota kabinet yang memang sangat terlihat tertatih dan tergagap akibat pandemi COVID-19.
"Jadi walaupun akan ganti-ganti menteri maka saran saya Pak Jokowi memilih orang-orang yang mampu bekerja pada era pandemi dan menuju pasca pandemi," jelasnya.
Terkait hal itu, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio berpandangan bahwa isu reshuffle kabinet itu memang sudah mendesak. Terlebih, ada dua menteri Jokowi yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Baca juga: Sejumlah Nama Ini Terimbas Reshuffle, Pengamat: Dugaan Publik Meleset)
"Sebetulnya kan reshuffle kabinet saat ini memang sudah urgent, apalagi pasca dua menterinya tertangkap KPK. Ya tetap aja harus ada komandan kementerian itu. Enggak bisa kemudian hanya ad interim saja yang memimpinnya," ujar pria yang akrab disapa Hensat itu kepada SINDOnews, Senin (21/12/2020).
Namun, kata Hensat, kalau presiden akan melakukan reshuffle seyogyanya ini dilakukan juga untuk penyegaran kabinet. Mengganti anggota kabinet yang memang sangat terlihat tertatih dan tergagap akibat pandemi COVID-19.
"Jadi walaupun akan ganti-ganti menteri maka saran saya Pak Jokowi memilih orang-orang yang mampu bekerja pada era pandemi dan menuju pasca pandemi," jelasnya.
