Sejumlah Nama Ini Terimbas Reshuffle, Pengamat: Dugaan Publik Meleset

Senin, 21 Desember 2020 - 18:07 WIB
loading...
Sejumlah Nama Ini Terimbas...
Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan jika memang benar apa yang diberitakan dan diprediksikan media maka dugaan publik selama ini meleset. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Sejumlah pos menteri diprediksi akan terimbas kocok ulang atau reshuffle dan sejumlah nama juga diisukan akan menempati pos menteri tersebut. Di antaranya, Menteri Sosial ( Mensos ) yang akan diisi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Wahyu Sakti Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan ( KKP ).

Kemudian, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi akan digantikan Khatib Aam PBNU Yahya Staquf, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto diganti Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin atau Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto yang merupakan kader PKB diganti Wamenlu Mahendra Siregar, serta sejumlah pos dan nama lainnya juga beredar. (Baca juga: Reshuffle Bisa Alihkan Sementara Isu Penembakan Enam Laskar FPI)

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan jika memang benar apa yang diberitakan dan diprediksikan media maka dugaan publik selama ini meleset. Selama ini, publik menduga bahwa yang akan terimbas reshuffle adalah menteri yang berkaitan erat dengan penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya yakni, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan dan pendidikan.

“Kan itu yang sangat kelihatan dampaknya, carut-marut, silang sengketa, termasuk pada dampak ekonomi, tim ekonomi secara keseluruhan ya. Kan tim ekonomi di sekitar presiden ada banyak kementerian-kementerian terkait, bukan hanya satu menteri, itu kan tidak perform. Orang kok melihatnya itu luput dari reshuffle, misalnya gitu ya,” ujar Adi saat dihubungi SINDOnews, Senin (21/12/2020).

Soal tenaga kerja, papar Adi, ada banyak orang menganggur, orang makin banyak yang kesulitan mencari kerja, bahkan banyak pelarungan ABK WNI yang sempat menjadi viral. Lalu Kementerian Pendidikan menjadi sorotan karena dinilai kurang sensitif dan tidak paham dalam merekayasa bagaimana sekolah daring diterapkan, bagaimana internet terhambat, model kurikulumnya masih manual, tidak ada adaptasi dan lain sebagainya. (Baca juga: Wacana Reshuffle Kabinet Rabu, Waketum Gerindra Sebut Bisa Injury Time)

“Empat hal ini yang sejatinya dilihat langsung corongnya yang berdampak pada Corona. Kalau betul apa yang diiberitakan media itu, ada Mendag, ada Menag, itu kan sesuatu yang tidak terlampau disorot oleh publik. Ya paling masuk yang Menkes itu, itu memang dari dulu disorot,” terangnya.

“Tapi kalau yang lain, Mendag sorry to say kan memang tidak pernah menjadi perbincangan publik, Menteri Agama juga karakteristiknya dinilai bikin kegaduhan karena ngomong radikal terus. Tapi kalau variabelnya ngomong kegaduhan ya banyak menteri yang suka bikin gaduh, bukan Menag aja,” sambung Adi.

Namun demikian, kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) ini, jika benar nama-nama itu yang terimbas reshuffle, tentu reshuffle tersebut berbasis kinerja tetapi kinerja yang tidak terlampau kelihatan publik. Jadi, publik selama ini membicarakan soal ekonomi, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan hampir setiap hari selama pandemi. Sementara Menag dan Mendag tidak terlalu disorot.

Karena itu, Adi pun mengingatkan kepada presiden jika benar reshuffle itu dilakukan sebaiknya benar-benar berbasis kinerja dan bukan sekadar untuk memenuhi tuntutan publik. Misalnya, kementerian yang terkait dengan dampak pandemi COVID-19 ini. (Baca juga:Reshuffle Diisukan Rabu, Ada Tiga Alasan Jokowi Perlu Lakukan Kocok Ulang)

“Kalaupun toh reshuffle jangan hanya sekadar untuk memenuhi tuntutan publik, tapi reshuffle sesuai basis kinerja, kinerja yang berhadapan langsung dengan publik dengan dampak Corona ini. Karena yang dirasakan itu sama publik, ekonomi susah, tenaga kerja banyak yang di-PHK, susah cari kerjaan, kemiskinan bertambah, pendidikan banyak yang mengeluh, kuota internetnya tidak merata, itu yang hampir menjadi konsumsi masyarakat secara umum,” pungkasnya.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1791 seconds (0.1#10.140)