Intoleransi dan Radikalisme Ganggu Stabilitas Negara
loading...
A
A
A
JAKARTA - Sahabat Berjuang Tanpa Pamrih (BTP) mendukung penuh segala tindakan pemerintah, TNI dan Polri dalam memberantas intoleransi dan radikalisme.
Ketua Sahabat BTP Suriana Sirait mengatakan, segala bentuk tindakan intoleransi dan radikalisme, mengganggu ketentraman dan stabilitas negara maka wajib diberantas sampai tuntas. "Negara tidak boleh kalah dari intoleransi dan radikalisme karena kami tidak ingin negara yang sangat kami cintai hancur ke-Bhinekaan-nya yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita," kata Suriana di Jakarta Pusat, Kamis (17/12/2020). (Baca juga: ASN Terpapar Radikalisme, Kemenag: Tidak Ada Pilihan, Harus Diberhentikan)
Suriana menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang majemuk. Kemajemukan tersebut adalah kekuatan dari bangsa. Oleh sebab itu, dirinya mengutuk keras penindasan terhadap minoritas dan berharap penegakkan hukum untuk netral dan tidak tebang pilih dalam menanggapi kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Pemerintah, kata dia, wajib melindungi dan menjamin hak konstitusional minoritas. Dapat dilihat tingginya pelanggaran kekerasan berkeyakinan dan beragama dan intoleransi di Indonesia. (Baca juga: IPNU Berharap Calon Kapolri Peduli Terhadap Radikalisme di Kalangan Pelajar)
Tak lupa, Suriana juga meminta pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) berlandaskan Pancasila, mengembalikan kurikulum Pancasila di pendidikan 12 tahun yakni SD sampai dengan SMA. Kemudian memberikan informasi yang mudah dijangkau sampai ke pelosok desa mengenai Pancasila dan Kebhinekaan.
Tujannya untuk meminimalisasi permasalahan SDM yang kurang paham tentang Pancasila dan mengurangi tingkat intoleransi beragama di Indonesia. "Pemerintah harus berperan aktif menjadi mercusuar dalam menyuarakan Pancasila dan semua yang berkaitan dengan kesatuan dan keutuhan Negara Republik Indonesia," tutupnya.
Ketua Sahabat BTP Suriana Sirait mengatakan, segala bentuk tindakan intoleransi dan radikalisme, mengganggu ketentraman dan stabilitas negara maka wajib diberantas sampai tuntas. "Negara tidak boleh kalah dari intoleransi dan radikalisme karena kami tidak ingin negara yang sangat kami cintai hancur ke-Bhinekaan-nya yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita," kata Suriana di Jakarta Pusat, Kamis (17/12/2020). (Baca juga: ASN Terpapar Radikalisme, Kemenag: Tidak Ada Pilihan, Harus Diberhentikan)
Suriana menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang majemuk. Kemajemukan tersebut adalah kekuatan dari bangsa. Oleh sebab itu, dirinya mengutuk keras penindasan terhadap minoritas dan berharap penegakkan hukum untuk netral dan tidak tebang pilih dalam menanggapi kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Pemerintah, kata dia, wajib melindungi dan menjamin hak konstitusional minoritas. Dapat dilihat tingginya pelanggaran kekerasan berkeyakinan dan beragama dan intoleransi di Indonesia. (Baca juga: IPNU Berharap Calon Kapolri Peduli Terhadap Radikalisme di Kalangan Pelajar)
Tak lupa, Suriana juga meminta pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) berlandaskan Pancasila, mengembalikan kurikulum Pancasila di pendidikan 12 tahun yakni SD sampai dengan SMA. Kemudian memberikan informasi yang mudah dijangkau sampai ke pelosok desa mengenai Pancasila dan Kebhinekaan.
Tujannya untuk meminimalisasi permasalahan SDM yang kurang paham tentang Pancasila dan mengurangi tingkat intoleransi beragama di Indonesia. "Pemerintah harus berperan aktif menjadi mercusuar dalam menyuarakan Pancasila dan semua yang berkaitan dengan kesatuan dan keutuhan Negara Republik Indonesia," tutupnya.
(cip)