Janji Vaksin Gratis Pemerintah

MASYARAKAT mendapatkan kabar gembira dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah memastikan vaksinasi Covid-19 diberikan kepada masyarakat gratis alias tanpa dipungut biaya. Langkah pemerintah ini tentu patut diapresiasi mengingat masyarakat masih terbebani dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang kian mendesak.

Hal ini tentu saja mengakhiri polemik di internal pemerintah karena ada pihak-pihak yang menilai tak pantas apabila orang mampu mendapat vaksin Covid-19 secara gratis. Padahal, orang-orang yang dinilai mampu tersebut membayar pajak yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang disebut oleh oknum di pemerintahan sebagai orang tidak mampu.

Pernyataan yang diucapkan salah satu tenaga ahli di pemerintahan tersebut yang kemudian memicu polemik di masyarakat. Narasi yang dibangun yakni bahwa masyarakat mampu harus membayar, sementara yang tidak mampu akan diberikan gratis. Dengan menggunakan analogi BBM bersubsidi, tenaga ahli tersebut menilai, masyarakat mampu harus memiliki rasa malu sehingga tak seharusnya meminta subsidi. Analogi yang tidak pas mengingat saat ini BBM bersubsidi hanya bisa dibeli di daerah-daerah terpencil, sedangkan di perkotaan, masyarakat, baik yang mampu maupun tidak mampu, setiap hari membeli BBM nonsubsidi.

Meskipun harga vaksin Covid-19 berbayar diklaim tetap terjangkau oleh masyarakat, pilihan Presiden Jokowi untuk menggratiskan seluruhnya merupakan langkah yang bijaksana. Hal tersebut selain menaikkan citra pemerintah di mata rakyat, juga menghindari potensi atau kemungkinan penyelewengan anggaran vaksin. Juga menutup peluang pengambilan keuntungan oleh pihak-pihak tertentu yang masuk dalam supply chain vaksin Covid-19.

Apalagi, anggaran penanganan Covid-19 yang disiapkan pemerintah masih sangat besar. Dari Rp 695,2 triliun yang digelontorkan, per 14 Desember 2020 baru terpakai Rp481,6 triliun atau 69,3% dari pagu APBN 2020. Tentu saja, tahun depan anggaran-anggaran sektor tertentu perlu dikurangi dan dialihkan untuk anggaran vaksin gratis bagi masyarakat.

Beragam insentif untuk dunia usaha, misalnya, porsinya perlu dikurangi mengingat hingga saat ini kalangan dunia usaha sudah mulai menunjukkan perbaikan usaha. Justru yang paling penting dalam menggerakkan perekonomian nasional yakni menjamin masyarakat sehat dan bebas Covid-19. Dengan demikian, konsumsi masyarakat akan meningkat, karena tak lagi khawatir dengan adanya pandemi.

Masyarakat yang rentan terhadap Covid-19, baik karena profesinya seperti tenaga medis, guru, dan lainnya, juga masyarakat lanjut usia perlu mendapat prioritas vaksinasi. Kendati demikian, kelompok masyarakat lainnya seperti pekerja pabrik, juga tidak berarti diabaikan. Karenanya, pemerintah perlu memberikan vaksin kepada seluruh masyarakat tidak hanya kepada kelompok-kelompok tertentu. Karena vaksinasi terbatas akan menciptakan diskriminasi seperti yang sempat terjadi pada program bantuan subsidi upah.

Negara-negara lain yang menggratiskan vaksin Covid-19 untuk rakyatnya di antaranya Inggris. Juga Malaysia yang menegaskan vaksin diberikan gratis kepada warga Malaysia, tetapi orang asing harus membayar biaya yang ditentukan oleh Pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia hanya memberikan vaksin kepada rakyatnya yang setuju divaksin secara sukarela. Terutama kelompok yang berisiko dan rentan terhadap Covid-19. Berbeda dengan Malaysia, Singapura memutuskan menggratiskan vaksin Covid-19 untuk semua warga Singapura dan warga negara asing yang telah bermukim lama di Singapura, sedangkan Australia menggelontorkan dana sekitar Rp36 triliun untuk memberikan vaksin gratis kepada rakyatnya.

Sementara Jepang menggratiskan vaksin kepada seluruh penduduknya yang ditetapkan dengan undang-undang yang menjamin Pemerintah Negeri Sakura itu menanggung semua biaya vaksin untuk 126 juta rakyatnya. Bahkan, Bangladesh pun mengumumkan membeli 30 juta vaksin Covid-19 yang akan dibagikan gratis kepada masyarakat Bangladesh.

Dengan demikian, pemberian vaksin gratis bukanlah persoalan masyarakat mampu dengan masyarakat tidak mampu, tetapi kesetaraan dan tanpa diskriminasi yang harus diterima oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Semoga janji Presiden Jokowi dipatuhi oleh aparatur di bawahnya.