Janji Vaksin Gratis Pemerintah
Kamis, 17 Desember 2020 - 05:30 WIB
loading...
Keputusan pemerintah yang akan memberikan vaksin Covid-19 secara gratis kepada masyarakat dinilai langkah tepat. (Ilustrasi: SINDONews/Wawam Bastian)
A
A
A
MASYARAKAT mendapatkan kabar gembira dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah memastikan vaksinasi Covid-19 diberikan kepada masyarakat gratis alias tanpa dipungut biaya. Langkah pemerintah ini tentu patut diapresiasi mengingat masyarakat masih terbebani dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang kian mendesak.
Hal ini tentu saja mengakhiri polemik di internal pemerintah karena ada pihak-pihak yang menilai tak pantas apabila orang mampu mendapat vaksin Covid-19 secara gratis. Padahal, orang-orang yang dinilai mampu tersebut membayar pajak yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang disebut oleh oknum di pemerintahan sebagai orang tidak mampu.
Pernyataan yang diucapkan salah satu tenaga ahli di pemerintahan tersebut yang kemudian memicu polemik di masyarakat. Narasi yang dibangun yakni bahwa masyarakat mampu harus membayar, sementara yang tidak mampu akan diberikan gratis. Dengan menggunakan analogi BBM bersubsidi, tenaga ahli tersebut menilai, masyarakat mampu harus memiliki rasa malu sehingga tak seharusnya meminta subsidi. Analogi yang tidak pas mengingat saat ini BBM bersubsidi hanya bisa dibeli di daerah-daerah terpencil, sedangkan di perkotaan, masyarakat, baik yang mampu maupun tidak mampu, setiap hari membeli BBM nonsubsidi.
Meskipun harga vaksin Covid-19 berbayar diklaim tetap terjangkau oleh masyarakat, pilihan Presiden Jokowi untuk menggratiskan seluruhnya merupakan langkah yang bijaksana. Hal tersebut selain menaikkan citra pemerintah di mata rakyat, juga menghindari potensi atau kemungkinan penyelewengan anggaran vaksin. Juga menutup peluang pengambilan keuntungan oleh pihak-pihak tertentu yang masuk dalam supply chain vaksin Covid-19.
Apalagi, anggaran penanganan Covid-19 yang disiapkan pemerintah masih sangat besar. Dari Rp 695,2 triliun yang digelontorkan, per 14 Desember 2020 baru terpakai Rp481,6 triliun atau 69,3% dari pagu APBN 2020. Tentu saja, tahun depan anggaran-anggaran sektor tertentu perlu dikurangi dan dialihkan untuk anggaran vaksin gratis bagi masyarakat.
Hal ini tentu saja mengakhiri polemik di internal pemerintah karena ada pihak-pihak yang menilai tak pantas apabila orang mampu mendapat vaksin Covid-19 secara gratis. Padahal, orang-orang yang dinilai mampu tersebut membayar pajak yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang disebut oleh oknum di pemerintahan sebagai orang tidak mampu.
Pernyataan yang diucapkan salah satu tenaga ahli di pemerintahan tersebut yang kemudian memicu polemik di masyarakat. Narasi yang dibangun yakni bahwa masyarakat mampu harus membayar, sementara yang tidak mampu akan diberikan gratis. Dengan menggunakan analogi BBM bersubsidi, tenaga ahli tersebut menilai, masyarakat mampu harus memiliki rasa malu sehingga tak seharusnya meminta subsidi. Analogi yang tidak pas mengingat saat ini BBM bersubsidi hanya bisa dibeli di daerah-daerah terpencil, sedangkan di perkotaan, masyarakat, baik yang mampu maupun tidak mampu, setiap hari membeli BBM nonsubsidi.
Meskipun harga vaksin Covid-19 berbayar diklaim tetap terjangkau oleh masyarakat, pilihan Presiden Jokowi untuk menggratiskan seluruhnya merupakan langkah yang bijaksana. Hal tersebut selain menaikkan citra pemerintah di mata rakyat, juga menghindari potensi atau kemungkinan penyelewengan anggaran vaksin. Juga menutup peluang pengambilan keuntungan oleh pihak-pihak tertentu yang masuk dalam supply chain vaksin Covid-19.
Apalagi, anggaran penanganan Covid-19 yang disiapkan pemerintah masih sangat besar. Dari Rp 695,2 triliun yang digelontorkan, per 14 Desember 2020 baru terpakai Rp481,6 triliun atau 69,3% dari pagu APBN 2020. Tentu saja, tahun depan anggaran-anggaran sektor tertentu perlu dikurangi dan dialihkan untuk anggaran vaksin gratis bagi masyarakat.
Lihat Juga :
