Memprihatinkan, Tren Pelanggaran HAM di Indonesia Meningkat Setahun Terakhir

Herlambang menilai pengerdilan ruang kebebasan sipil menjadi indicator lemahnya komitmen pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia. Ironisnya kebebasan akademik juga terancam dalam beberapa waktu terakhir. Ancaman kebebasan akademi ini bisa berupa serangan siber terhadap aktivis akademik, penundukan kampus maupun lembaga riset oleh otoritas Negara hingga serangan terhadap pers mahasiswa.

Selain itu terjadi kriminalisasi dalih pencemaran nama baik atau gugatan untuk membungkam akademisi. Di samping itu juga terjadi eskalasi penangkapan/penahanan dalam aksi, kriminalisasi dalam mengkritisi kebijakan negara. “Terakhir ancaman kebebasan akademis ini muncul dalam bentuk skorsing terhadap mahasiswa yang kritis,” katanya. (Baca juga: AI Bantu Ilmuwan Memahami Aktivitas Otak Saat Berpikir)

Peneliti LP3ES Wiyanto menilai kondisi masyarakat sipil dan dinamika politik saat ini mirip dengan konsolidasi otoritarianisme orde baru di masa lalu. Menurutnya orde baru tidak muncul begitu saja menjadi rezim otoriterianisme, tetapi melalui berbagai tahapan di mana ada kebebesan semu di awal kekuasaan, kemudian muncul represi ruang public, hingga puncaknya munculnya dominasi militer.

“Gambaran itu dapat digunakan untuk merefleksikan kondisi masyarakat sipil dan dinamika politik yang terjadi sekarang. Di mana muncul banyak represi dan puncaknya terjadi ketika Prabowo berkoalisi dengan pemerintah,” paparnya.

Wijayanto juga mejelaskan bahwa negara kini tidak menjadikan keselamatan nyawa masyarakatnya sebagai komando kebijakan di tengah pandemi, melainkan kepentingan ekonomi. Hal tersebut terbukti melalui buruknya respons pemerintah terhadap penanganan Coronavirus di awal penyebarannya, pemaksaan new normal untuk mengamankan ekonomi, dan juga pengesahan Omnibus Law di tengah Pandemi dengan terburu-buru. (Lihat videonya: Habib Rizieq Tersangka Kasus Pelangaran Protokol Kesehatan)

Kondisi itu semakin diperparah dengan kasus Ibu Yuli di Serang yang meninggal karena kelaparan di tengah wabah coronavirus. “Kemudian juga soal pilkada di era Pandemi yang berpotensi menciptakan cluster-cluster baru. Kekerasan negara itu tidak selalu dilihat secara eksplisit, tetapi juga melalui kebijakan-kebijakan seperti ini,” katanya. (Nono Suwarno)