Pemerintah Diminta Percepat Uji Klinis Vaksin Corona

Kamis, 10 Desember 2020 - 07:14 WIB
loading...
Pemerintah Diminta Percepat...
Foto: dok/Reuters
A A A
JAKARTA - Hadirnya sebanyak 1,2 juta vaksin Covid-19 produksi Sinovac , China memberikan harapan baru bagi masyarakat atas penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang sudah berlangsung lebih dari 9 bulan. Karena itu, pemerintah diminta untuk mempercepat proses uji klinis vaksin sehingga bisa segera dimanfaatkan masyarakat.

Pemerintah Diminta Percepat Uji Klinis Vaksin Corona


"Tentu kita patut bersyukur karena vaksin sudah datang, tinggal pemerintah, MUI dan stakeholder terkait untuk mempercepat uji klinisnya sehingga vaksin ini bisa segera dipakai atau diedarkan di masyarakat," ujar Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, kemarin. (Baca: Begini Adab serta Doa Keluar Masuk Masjid)

Politikus yang akrab disapa Gus Jazil ini juga menekankan bahwa dari sisi harga, pihaknya meminta agar tidak dipatok terlalu tinggi sehingga justru menjadi beban bagi masyarakat. "Dari sisi harga vaksin, jangan sampai ada kesan pemerintah berbisnis vaksin," tuturnya.

Pemerintah juga diminta untuk memberikan subsidi bagi masyarakat kurang mampu, dan menggratiskan bagi masyarakat miskin. "Tentu harus ada yang disubsidi, tapi tidak semua. Artinya masyarakat yang tidak berkemampuan dan rentan itu yang diutamakan dan diberi subsidi," katanya.

Gus Jazil mengatakan, setelah pemerintah mengumumkan kehadiran vaksin maka selanjutnya kapan vaksin bakal diedarkan dan siapa sasaran utamanya juga harus disosialisasikan sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya. "Kapan diedarkan, kepada siapa saja, itu menurut saya perlu disampaikan supaya masyarakat menjadi tenang. Jadi ada harapan bahwa vaksin ini memang yang dipilih oleh pemerintah," urainya. (Baca juga: Unsoed Kukuhkan 4 Guru Besar Baru)

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk tidak perlu terlalu khawatir terhadap risiko atau efek samping yang mungkin ditimbulkan oleh vaksin ini. Sebab, menurutnya, pemerintah pasti tidak akan menjerumuskan warganya. "Soal risiko atau efek samping dari vaksin ini tentu pemerintah yang tahu itu, tapi nggak mungkin pemerintah menjerumuskan warganya dengan vaksin yang tidak sesuai standar," katanya.

Dengan jumlah vaksin yang terbatas, Gus Jazil meyakini pemerintah sudah memiliki data siapa yang menjadi prioritas untuk diberikan vaksin . "Pemerintah pasti sudah punya data dan petanya siapa yang prioritas untuk diberikan vaksin terlebih dahulu. Saya yakin itu, kalau belum punya data ya kebangetan," katanya.

Diketahui, sebanyak 1,2 juta vaksin Covid-19 dari Sinovac, China telah tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020). Saat ini, vaksin tersebut disimpan di Kantor Pusat PT Bio Farma, Kota Bandung. Sampel vaksin akan diambil untuk pengujian mutu oleh tim dari BPOM dan Bio Farma untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat. Rencananya, pemerintah segera mendatangkan lagi 1,8 juta vaksin yang diperkirakan bakal tiba di Indonesia pada Januari 2021 mendatang. (Lihat videonya: HRS Beri Pernyataan tentang Detik-detik Penembakan Laskar FPI)

Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, vaksin yang tiba itu sebanyak 1,2 juta dosis atau setara untuk memvaksin 600 ribu orang. "Kehadiran vaksin ini tentunya merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia. Ini adalah kolaborasi antara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan berbagai pihak lainnya," ungkap Wiku saat memberikan keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Kantor Presiden, Selasa (8/12/2020). (Abdul Rochim)
(ysw)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1948 seconds (0.1#10.140)