6 Catatan JPPR terkait Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2020
Rabu, 09 Desember 2020 - 15:02 WIB
loading...
Petugas KPPS Pondok Jagung Timur mengenakan pakaian atau jersey bersepeda di TPS 23, Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (9/12/2020). FOTO/SINDOnews/YORRI FARLI
A
A
A
JAKARTA - Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 telah dilaksanakan hari ini, Rabu (9/12/2020). Sebanyak 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak tahun ini, yakni 9 pemilihan gubernur, 37 pemilihan wali kota dan 224 pemilihan bupati.
Pilkada kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni pelaksanaannya digelar dalam suasana pandemi COVID-19. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) memiliki enam catatan terkait pemungutan suara Pilkada serentak 2020 pada hari ini.
"Ada banyak catatan dari pantauan teman-teman JPPR. Yang pertama, penyelenggaraan Pilkada serentak di beberapa daerah masih melanggar protokol kesehatan (Prokes)," kata Deputi Sekretariat Nasional JPPR Muhammad Hanif kepada SINDOnews, Rabu (9/12/2020). (Baca juga: K epesertaan Masyarakat PALI Mengikuti Pilkada 2020 Meningkat )
Kedua, kata dia, tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak tepat waktu untuk membuka jam pemungutan. "Ketiga, TPS yang tidak aksesibel," katanya.
Keempat, lanjut Hanif, terdapat TPS yang masih belum memasang daftar pemilih tetap (DPT) di TPS-nya, yang kemudian dipasang setelah diprotes. "Kelima, penyelenggara yang tidak profesional dan kompeten ketika merespons adanya pemilih yang positif COVID-19," tuturnya.
Keenam, kata dia, alat peraga kampanye yang masih banyak belum diturunkan di masa pemungutan suara hari ini. (Baca juga: Sebut Pilkada 2020 Berhasil, DPR Ingatkan Tugas Setelah Pemungutan Suara )
Pilkada kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni pelaksanaannya digelar dalam suasana pandemi COVID-19. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) memiliki enam catatan terkait pemungutan suara Pilkada serentak 2020 pada hari ini.
"Ada banyak catatan dari pantauan teman-teman JPPR. Yang pertama, penyelenggaraan Pilkada serentak di beberapa daerah masih melanggar protokol kesehatan (Prokes)," kata Deputi Sekretariat Nasional JPPR Muhammad Hanif kepada SINDOnews, Rabu (9/12/2020). (Baca juga: K epesertaan Masyarakat PALI Mengikuti Pilkada 2020 Meningkat )
Kedua, kata dia, tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak tepat waktu untuk membuka jam pemungutan. "Ketiga, TPS yang tidak aksesibel," katanya.
Keempat, lanjut Hanif, terdapat TPS yang masih belum memasang daftar pemilih tetap (DPT) di TPS-nya, yang kemudian dipasang setelah diprotes. "Kelima, penyelenggara yang tidak profesional dan kompeten ketika merespons adanya pemilih yang positif COVID-19," tuturnya.
Keenam, kata dia, alat peraga kampanye yang masih banyak belum diturunkan di masa pemungutan suara hari ini. (Baca juga: Sebut Pilkada 2020 Berhasil, DPR Ingatkan Tugas Setelah Pemungutan Suara )
(abd)
Lihat Juga :
