DPR Ingatkan Hoaks Sebar Ketakutan Jelang Pemungutan Suara Pilkada

JAKARTA - Komisi II DPR mengingatkan mengenai hoaks yang disebarkan jelang hari H pemungutan suara pada 9 Desember. Bukan hanya hoaks yang sifatnya serangan antarpersonal pasangan calon (paslon), tapi hoaks yang menyebar ketakutan bagi pemilih untuk datang ke TPS juga berpotensi muncul. (Baca juga: Masuk Masa Tenang, DPR Minta Paslon Jaga Kondusivitas Pilkada 2020)

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa dalam diskusi 4 Pilar yang bertajuk “Waspada Hoaks Jelang Pilkada 9 Desember” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2020). Menurut dia, peran media sosial (medsos) sangat penting dalam Pilkada di tengah pandemi, sehingga potensi hoaks dan fitnah sangat besar. (Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)

“Ruang untuk menjatuhkan pasangan lain di tengah pandemi sangat terbuka karena dengan mudah masyarakat bisa mengakses bukan hanya terkait berita, tapi yang sangat berbahaya itu ada platform yang didesain sedemikian rupa, akun anonim yang didesain sedemikian rupa. Dan ini sudah lewat,” kata Saan dalam diskusi. (Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Menkominfo: Bersihkan Ruang Digital dari Disinformasi dan Hoaks)

Saan memprediksi, hari ini kira-kira potensi hoaks apa yang paling mungkin dilakukan selain antar paslon saling menjatuhkan. Kemudian, menyebarkan kekhawatiran, ketakutan luar baisa, informasi pandemi Covid-19 yang trennya naik tajam, suara-suara terkait dengan permintaan pilkada ditunda yang rasional hingga permintaan penundaan untuk kepentingan tertentu. “Potensi yang bisa dipetakan Kominfo adalah menakut-nakuti orang datang ke TPS, sehingga partisipasi pemilih di pilkada rendah,” ujarnya. (Baca juga: Menkominfo Temukan 602 Konten Hoaks Selama Pilkada, Sebanyak 233 Diblokir)

Ketika partisipasi rendah karena takut datang ke TPS, sambung politikus Nasdem itu, ini sangat berbayaha kalau datang ke TPS, karena datang ke TPS, dan itu potensi yang bisa menghambat tingkat partisipasi pemilih yang sudah ditentukan di Pilkada 2020. Dan kalau 77% tingkat partisipasi tidak tercapai maka larinya akan ke legitimasi pilkada. “Ini yang perlu diantisipasi, dipetakan dan bagaimana mencegahnya,” tegas Saan.

Sementara, kata Saan, literasi masyarakat lemah, bukan hanya di tingkat bawah tapi di tingkat menengah. Tetapi di pilkada ini isunya tidak terlalu besar, karena pilkada tersebar di 270 daerah jadi sulit untuk melakukan ini. Tapi, penyebar hoaks ini berkepentingan di tingkat partisipasi pilkada, membuat pemilih malas datang ke TPS dengan alasan Covid. Karena itu, Saan mengingat, semua punya tanggung jawab yang sama tentang bagaimana protokol kesehatan (prokes) Covid-19 bisa berjalan dengan baik di Pilkada 2020, kekhawatiran banyak orang terkait klaster baru pilkada tidak terjadi, lahir pemimpin baik dan berkualitas dan pilkada berjalan dengan tingkat partisipasi yang memadai. “Ini harus diatasi oleh kita bagaimana pemerintah, DPR dan media bertanggung jawab, pilkada aman dari Covid, pilkada berkualitas, pemilih datang keTPS tanpa rasa takut, karena pemerintah dan DPR mehyediakan ke TPS dengan standar protokol kesehatan Covid,” pungkasnya.