Masuk Masa Tenang, DPR Minta Paslon Jaga Kondusivitas Pilkada 2020

Senin, 07 Desember 2020 - 02:01 WIB
loading...
Masuk Masa Tenang, DPR...
Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A A A
JAKARTA - Masa kampanye Pilkada Serentak 2020 sudah berakhir. Mulai Minggu 6 Desember hingga 8 Desember, Pilkada 2020 memasuki masa tenang sebelum hari H pemungutan suara pada 9 Desember 2020.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin mengharapkan para kontestan Pilkada yang kini kembali aktif sebagai kepala daerah setelah selesai cuti kampanye, dapat menjaga iklim kondusif pada masa tenang. Begitu juga pasangan calon (paslon) yang bukan petahana. (Baca juga: Masa Tenang Pilkada 2020, Hoaks dan Fitnah di Medsos Bisa Meningkat)

"Rangkaian masa Pilkada sudah berakhir dan kini memasuki masa tenang. Semua paslon telah mengerahkan seluruh upaya untuk menang. Namun kampanye hitam atau black campaign masih menjadi kekhawatiran menjelang hari H pemilihan. Bawaslu harus berani memberikan warning," kata Azis kepada wartawan, Minggu (6/12/2020).

Azis berharap agar Bawaslu dan jajarannya berani bertindak dan bersikap terhadap upaya black campaign di media sosial. Termasuk tegas dalam melakukan pencopotan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) yang dapat memicu kecemburuan antar pasangan calon. (Baca juga: Kasus Edhy dan Juliari Pengaruhi Elektabilitas Cakada Gerindra dan PDIP)

Menurutnya, Bawaslu dapat mengajak pihak kepolisian, TNI, Bawaslu, Satpol PP serta perwakilan masing-masing pasangan calon untuk berpatroli menurunkan APK dan BK, karena secara aturan penertiban dilakukan sejak Minggu (6/12/2020) pukul 00.00. Agenda tersebut sekaligus sebagai pembuktian tentang keseriusan semua pihak dalam mewujudkan masa tenang yang benar-benar bersih dari aktivitas kampanye dalam bentuk apapun.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Wakili 11,7 Juta Suara...
Wakili 11,7 Juta Suara Rakyat, GKSR Minta Parpol Non-Parlemen Dilibatkan Bahas Revisi UU Pemilu
GKSR Usulkan Parliamentary...
GKSR Usulkan Parliamentary Threshold 1%, Ferry Kurnia: Cegah Suara Terbuang
Hadapi Pemilu 2029,...
Hadapi Pemilu 2029, Partai Ummat Siapkan Struktur Baru Jelang Verifikasi KPU
DPR Soroti Penggunaan...
DPR Soroti Penggunaan Helikopter KPU, Harap Bisa Dapat Sanksi Tegas
Polemik Ijazah Jokowi,...
Polemik Ijazah Jokowi, Bonatua Silalahi Gugat KPU, Bawaslu, hingga Rektor UGM
Bonatua Kecewa PTUN...
Bonatua Kecewa PTUN Jakarta Putuskan Sidang Gugatan Penetapan Capres Jokowi Jadi E-Court
KPU Jakarta Timur Dorong...
KPU Jakarta Timur Dorong Parpol Memperbarui Data
Upaya Minimalkan Politik...
Upaya Minimalkan Politik Uang, Bawaslu Kaji Sistem Transaksi Nontunai
DPD Perindo Jaktim Optimistis...
DPD Perindo Jaktim Optimistis Lolos Verifikasi 2027, Matangkan Struktur lewat Rakorda
Rekomendasi
AS Kembali Picu Perang...
AS Kembali Picu Perang Dagang, Kali Ini Kanada Bakal Dihantam Tarif 50%
Maudy Ayunda Gandeng...
Maudy Ayunda Gandeng ITB, Kembangkan Skincare Berbasis Riset Indonesia
IU Tunda Konser dan...
IU Tunda Konser dan Album Baru karena Sakit Telinga Makin Parah
Berita Terkini
9 Anggota KPI Pusat...
9 Anggota KPI Pusat 2026-2029 Pilihan DPR RI, Ini Daftar Namanya
Tok! DPR Sahkan RUU...
Tok! DPR Sahkan RUU PFII Jadi Undang-Undang
KPK Masih Periksa 8...
KPK Masih Periksa 8 Orang Terkait OTT Lombok Barat: Bupati, Kepala Dinas, hingga Sopir
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Evaluasi Program MBG,...
Evaluasi Program MBG, BGN Cek Ulang Validitas 63 Juta Penerima Manfaat-Insentif SPPG
Infografis
Mbappe Masuk 10 Besar...
Mbappe Masuk 10 Besar Top Skor Timnas Prancis Sepanjang Masa
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved