Tito Karnavian Minta TNI/Polri Amankan Logistik Pilkada dan Cegah Serangan Fajar
Jum'at, 04 Desember 2020 - 17:58 WIB
loading...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta aparat TNI/Polri untuk bersinergi mengamankan pilkada serentak tanggal 9 Desember mendatang. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri), Tito Karnavian meminta aparat TNI / Polri untuk bersinergi mengamankan pilkada serentak tanggal 9 Desember mendatang. Termasuk juga bersinergi dengan penyelenggara pemilu, Satpol PP dan Linmas di masing-masing daerah.
Dia berpesan agar pilkada pekan depan bebas dari berbagai gangguan. Mulai dari gangguan konvensional sampai politik uang seperti serangan fajar. (Baca juga: Mendagri Minta TNI/Polri Bersinergi Sukseskan Pilkada Serentak 2020)
“Amankan betul agar tidak terjadi gangguan konvensional, kekerasan, intimidasi, money politic, serangan fajar dan lain-lain. Kawal tahapan dari mulai pengangkutan kotak suara, pencoblosan, perhitungan suara, sampai pengamanan setelah pemungutan suara,” ujarnya dikutip dari rilis Puspen Kemendagri, Jumat (4/12/2020)
Dia juga mengimbau agar TNI/Polri selalu menggunakan pendekatan persuasif dan tidak menggunakan kekerasan dalam meredam konflik yang terjadi selama pilkada.
“Jangan langsung mengambil tindakan kekerasan, gunakan cara persuasif. Kalau terjadi pelanggaran gunakan secara proporsional sesuai dengan tingkat ancamannya,” tegasnya.
Dia berpesan agar pilkada pekan depan bebas dari berbagai gangguan. Mulai dari gangguan konvensional sampai politik uang seperti serangan fajar. (Baca juga: Mendagri Minta TNI/Polri Bersinergi Sukseskan Pilkada Serentak 2020)
“Amankan betul agar tidak terjadi gangguan konvensional, kekerasan, intimidasi, money politic, serangan fajar dan lain-lain. Kawal tahapan dari mulai pengangkutan kotak suara, pencoblosan, perhitungan suara, sampai pengamanan setelah pemungutan suara,” ujarnya dikutip dari rilis Puspen Kemendagri, Jumat (4/12/2020)
Dia juga mengimbau agar TNI/Polri selalu menggunakan pendekatan persuasif dan tidak menggunakan kekerasan dalam meredam konflik yang terjadi selama pilkada.
“Jangan langsung mengambil tindakan kekerasan, gunakan cara persuasif. Kalau terjadi pelanggaran gunakan secara proporsional sesuai dengan tingkat ancamannya,” tegasnya.
Lihat Juga :
