Waspadai Kerumunan Akhir Kampanye

Wiku pun meminta agar Bawaslu dan aparat di daerah agar mengambil langkah tegas jika ada yang melanggar protokol kesehatan saat tahapan pilkada digelar. Dia juga berharap semua elemen masyarakat dapat memahami pentingnya penyelenggaraan pilkada tahun ini dan disiplin protokol kesehatan untuk menciptakan agenda demokrasi yang aman.

Untuk mengondisikan agar pilkada di tengah pandemi ini bisa sesuai rencana, Satgas Pusat selalu berkoordinasi dengan Satgas Daerah. Ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan penyelenggara, seperti. memastikan petugas TPS dalam keadaan sehat, tersedianya tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Lalu kewajiban menggunakan masker bagi pemilih dan petugas.

Termasuk menjarak dengan mengatur kedatangan pemilih sehingga dapat menghindari kerumunan. Selain itu juga memeriksa suhu tubuh pemilih untuk memastikan pemilih sehat. “Satgas meminta penyelenggara dan pemilih agar sama-sama mematuhi protokol kesehatan sehingga pilkada dapat berjalan dengan aman dan bebas covid sehingga dapat meminimalisir terjadinya penularan,” katanya. (Baca juga: Telur Rebus Banyak Manfaatnya Loh, Ini Salah Satunya!)

Dia mengimbau masyarakat untuk memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas serta komitmen untuk memimpin daerah di tengah pandemi. “Pelajarilah latar belakang, kompetensi serta komitmen pemimpin daerah yang akan dipilih sebelum menentukan pilihan anda,” ujarnya.

Wiku juga meminta agar masyarakat tidak memilih pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan saat kampanye. “Pilihlah pemimpin yang menaati aturan protokol kesehatan saat melakukan kampanye. Karena hal ini dapat menjadi cerminan tanggung jawab pemimpin kedepannya,” tuturnya.

Menurutnya hasil pilkada kali ini akan menentukan arah ketahanan dan pemulihan ekonomi di daerah. “Ingat, pilkada tahun ini akan menentukan arah ketahanan kesehatan serta pemulihan masing-masing daerah di tengah pandemi. Maka harus ditanggapi dengan serius,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, demokrasi yang berkualitas tidak sekadar diukur dengan terpenuhi prosesnya seperti terhindari dari praktik politik uang (money politics). Di tengah pandemi saat ini, demokrasi bisa berjalan baik jika mampu memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi rakyat. Atas dasar itu, pilkada yang akan melibatkan jutaan rakyat ini harus mendapat pengawalan semestinya agar tidak justru menjadi bencana. Untuk itu, dia meminta seluruh elemen masyarakat nanti bisa terlibat dalam prosesnya secara aktif dan bertanggung jawab. (Baca juga: Bawaslu Minta KPU Daerah Segera Musnahkan Surat Suara Rusak)

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan Bawaslu, Polri, dan TNI harus bersinergi untuk mengantisipasi semua segala ancaman sebaran baru Covid di akhir kampanye maupun saat hari pencoblosan. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan pilkada ini harus dijadikan pendidikan politik bagi masyarakat. Jalannya kontestasi politik lokal ini tidak boleh hanya prosedural. “Kami imbau masyarakat cerdas dalam memilih pada 9 Desember nanti,” tuturnya.

Salah satu titik rawan yang belum dilalui kali ini adalah pemungutan suara. TPS selalu jadi pusat perhatian dan kumpulnya masyarakat. Guspardi menilai semua aturan dan persiapan sudah mengantisipasi agar tidak terjadi kerumunan dan penularan virus Sars Cov-II. Misalnya, satu TPS dari 800 menjadi 500 pemilih, serta petugas dan pemilih menggunakan alat pelindung diri (APD).

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan langkah pertama menjelang pemungutan adalah membersihkan alat peraga kampanye yang terpasang di tempat-tempat umum. Kemudian, penyelenggara memastikan logistik terdistribusi tepat waktu. (Lihat videonya: Usai Imunisasi, Seorang Balita di Tulang Bawang Meninggal Dunia)