Wapres Tegaskan Pemerintah Lakukan Riset dan Inovasi Penanganan COVID-19

JAKARTA - Pandemi COVID-19 mengajarkan banyak hal, salah satunya keharusan mandiri dalam produksi alat-alat kesehatan. Pemerintah berusaha menggenjot inovasi dan produksi dari industri dalam negeri.

Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah tengah mengupayakan riset dan inovasi terkait penanganan COVID-19. Pemerintah menugaskan Kementerian Riset dan Teknologi yang dipimpin oleh Bambang Brodjonegoro untuk melakukan penelitian. (Baca juga: Gugus Tugas Prediksi Vaksin Corona Ditemukan Paling Cepat Tahun Depan )

“Riset dan inovasi itu berkaitan dengan pengembangan alat tes PCR, diagnostic non-PCR, ventilator, dan unit laboratorium bergerak dengan bio safety level 2. Dari pengembangan itu ditargetkan untuk produksi massal,” ujarnya melalui akun twitter @Kiyai_MarufAmin, Senin malam (11/5/2020).

Diketahui, PT Pindad sedang mengembangkan dan memproduksi ventilator model sederhana untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah sakit dalam penanganan pasien COVID-19. Harga ventilator produksi PT Pindad ini berkisar Rp10-15 juta per unit. Sedangkan, harga ventilator impor sekitar Rp700 juta per unit.

PT Pindad juga tengah mengembangkan ventilator Convent-20. Ventilator ini diperuntukan untuk keadaan darurat dan bisa dibawa kemana saja (portable). Semua hasil pengembangan ini sedang dalam tahap sertifikasi kalayakan di Badan Pengamanan Fasilitas Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Tantangan penanganan penyebaran virus Sars Cov-II ini adalah pengujian terhadap orang diduga terpapar COVID-19. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kecepatan dan kapasitas pengujian, terutama melalui metode polymerase chain reaction (PCR).

Di masa pandemi COVID-19 ini, fokus pemerintah harus dibagi-bagi. Bukan hanya menangani warga di dalam negeri saja, tapi juga para pekerja migran Indonesia (PMI). Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengungkapkan akan ada sekitar 34 ribu PMI yang pulang ke Tanah Air. Rata-rata, mereka terkena pemutusan hubungan kerja dan perumahan karena perusahaan tidak beroperasi atau habis kontrak kerja.

“Pemerintah telah menyiapkan skema kepulangan pekerja migran Indonesia. Diantisipasi, disiapkan, dan ditangani proses kedatanganya di pintu-pintu masuk yang telah ditetapkan,” jelas Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu. (Baca juga: Usia di Bawah 45 Tahun Boleh Beraktivitas Dinilai Kebijakan Mencla-mencle )

Ma’ruf menegaskan pemerintah akan memantau kepulangan para PMI itu sampai ke daerah masing-masing dan sesuai protokol kesehatan. “Pemerintah telah menyiapkan pintu masuk bagi pekerja migran melalui beberapa jalur, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, Tanjung Priok, serta melalui Batam dan Tanjung Balai bagi pekerja migran dari Malaysia,” pungkasnya.