Posisi Sulit Gara-Gara Kasus Edhy Prabowo, Gerindra Harus Merelakan Kehilangan KKP
Jum'at, 27 November 2020 - 13:25 WIB
loading...
Simpatisan Partai Gerindra. Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo oleh KPK berbuntut pada pengunduran diri Edhy Prabowo sebagai menteri. Kini, posisi eks petinggi Gerindra itu digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri KP sementara.
Pertanyaannya, siapakah yang bakal ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri KP yang definitif? Apakah Jokowi kembali mempercayakan kepada kader Gerindra untuk menduduki posisi tersebut atau dialihkan ke parpol lain, termasuk kemungkinan Jokowi menunjuk menteri dari kalangan profesional? Publik masih menantikan jawaban tersebut.
(Baca juga : Kapolda Metro Jaya: Ada Perbuatan Pidana di Acara Akad Nikah Putri Habib Rizieq )
Pengamat politik Telkom University dan Universitas Muhammadiyah Jakarta Dedi Kurnia Syah mengatakan, saat ini Gerindra dalam kondisi sulit. Gerindra dinilai tidak memiliki nilai tawar pada Presiden karena kasus ini merusak relasi keduanya. "Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali merelakan kehilangan KKP, meskipun Prabowo bisa saja mengupayakan. Hanya saja, jika Presiden kembali menempatkan kader Gerindra di KKP, potensi abuse of power menteri baru nanti akan tinggi terutama terkait pengusutan kasus yang bisa saja akan meluas, tidak saja Edhy Prabowo ," katanya, Jumat (27/11/2020).
(Baca juga : Memilukan, Gadis 15 Tahun Disuguhkan Sang Pacar untuk Disetubuhi Beramai-ramai di Teras Madrasah )
Menurut Dedi, Presiden sudah seharusnya tidak kembali memilih kader Gerindra sebagai menteri KP karena publik akan sulit percaya terhadap komitmen pemberantasan korupsi jika KKP masih dipimpin Gerindra. "Hal ini tentu dilematis bagi Jokowi," urainya.
Pertanyaannya, siapakah yang bakal ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri KP yang definitif? Apakah Jokowi kembali mempercayakan kepada kader Gerindra untuk menduduki posisi tersebut atau dialihkan ke parpol lain, termasuk kemungkinan Jokowi menunjuk menteri dari kalangan profesional? Publik masih menantikan jawaban tersebut.
(Baca juga : Kapolda Metro Jaya: Ada Perbuatan Pidana di Acara Akad Nikah Putri Habib Rizieq )
Pengamat politik Telkom University dan Universitas Muhammadiyah Jakarta Dedi Kurnia Syah mengatakan, saat ini Gerindra dalam kondisi sulit. Gerindra dinilai tidak memiliki nilai tawar pada Presiden karena kasus ini merusak relasi keduanya. "Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali merelakan kehilangan KKP, meskipun Prabowo bisa saja mengupayakan. Hanya saja, jika Presiden kembali menempatkan kader Gerindra di KKP, potensi abuse of power menteri baru nanti akan tinggi terutama terkait pengusutan kasus yang bisa saja akan meluas, tidak saja Edhy Prabowo ," katanya, Jumat (27/11/2020).
(Baca juga : Memilukan, Gadis 15 Tahun Disuguhkan Sang Pacar untuk Disetubuhi Beramai-ramai di Teras Madrasah )
Menurut Dedi, Presiden sudah seharusnya tidak kembali memilih kader Gerindra sebagai menteri KP karena publik akan sulit percaya terhadap komitmen pemberantasan korupsi jika KKP masih dipimpin Gerindra. "Hal ini tentu dilematis bagi Jokowi," urainya.
Lihat Juga :
