Posisi Sulit Gara-Gara Kasus Edhy Prabowo, Gerindra Harus Merelakan Kehilangan KKP

JAKARTA - Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo oleh KPK berbuntut pada pengunduran diri Edhy Prabowo sebagai menteri. Kini, posisi eks petinggi Gerindra itu digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri KP sementara.

Pertanyaannya, siapakah yang bakal ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri KP yang definitif? Apakah Jokowi kembali mempercayakan kepada kader Gerindra untuk menduduki posisi tersebut atau dialihkan ke parpol lain, termasuk kemungkinan Jokowi menunjuk menteri dari kalangan profesional? Publik masih menantikan jawaban tersebut.

(Baca juga : Kapolda Metro Jaya: Ada Perbuatan Pidana di Acara Akad Nikah Putri Habib Rizieq )

Pengamat politik Telkom University dan Universitas Muhammadiyah Jakarta Dedi Kurnia Syah mengatakan, saat ini Gerindra dalam kondisi sulit. Gerindra dinilai tidak memiliki nilai tawar pada Presiden karena kasus ini merusak relasi keduanya. "Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali merelakan kehilangan KKP, meskipun Prabowo bisa saja mengupayakan. Hanya saja, jika Presiden kembali menempatkan kader Gerindra di KKP, potensi abuse of power menteri baru nanti akan tinggi terutama terkait pengusutan kasus yang bisa saja akan meluas, tidak saja Edhy Prabowo ," katanya, Jumat (27/11/2020).

(Baca juga : Memilukan, Gadis 15 Tahun Disuguhkan Sang Pacar untuk Disetubuhi Beramai-ramai di Teras Madrasah )

Menurut Dedi, Presiden sudah seharusnya tidak kembali memilih kader Gerindra sebagai menteri KP karena publik akan sulit percaya terhadap komitmen pemberantasan korupsi jika KKP masih dipimpin Gerindra. "Hal ini tentu dilematis bagi Jokowi," urainya.

Pilihan Jokowi untuk merotasi menteri dan menempatkan kader Gerindra di pos selain KKP, itu pun harus melalui serangkaian dialog dengan mitra koalisi lainnya.

( ).

Menurutnya, secara politik Gerindra sangat tersudut jika tidak mendapat akomodasi dari Presiden dan mengubah haluan menjadi oposisi. Namun, tetap saja nama baik Gerindra telah cedera karena publik akan sangat mengingat kasus dugaan korupsi oleh elite Gerindra tersebut.

"Tidak ada kerugian signifikan jika Presiden tidak memberi peluang pada Gerindra atau bahkan kehilangan sebagai mitra koalisi, mengingat porsi pemerintah tetap dominan, dan peluang PAN masuk bisa saja terbuka menggantikan Gerindra," tuturnya.