Rakyat Kini Menunggu Bukti Nyata dari Janji Besar Prabowo

JAKARTA - Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli ingin pemerintahan Prabowo Subianto mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut Pieter, tanpa pembenahan sistem pendidikan dan kesehatan nasional, Indonesia akan sulit bersaing di tingkat ASEAN, apalagi global.

Bahkan, kata dia, untuk program makan siang gratis bergizi bagi anak sekolah, pemerintah masih membutuhkan bantuan dari luar negeri. "Rakyat kini menunggu bukti nyata dari janji besar Prabowo. Apakah pemerintah dapat menjawab tantangan ini ataukah visi besar ini hanya akan menjadi angan di tengah realitas ekonomi global yang semakin kompleks? Waktu akan menjadi saksi, apakah janji ini mampu diwujudkan atau berakhir sebagai kontradiksi," katanya dalam keterangannya, Selasa (19/11/2024).

Dia menuturkan, Presiden Prabowo Subianto harus memiliki keberanian yang besar dalam menghapus kemiskinan di Indonesia. Bahkan, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Prabowo dalam merealisasikan janjinya tersebut.


Pieter C Zulkifli. Foto/Dok SINDOnews





Pieter mengungkapkan tidak sedikit pihak mempertanyakan apakah kenaikan itu sebagai langkah awal menuju transformasi ekonomi atau sekadar langkah pragmatis yang mengorbankan rakyat demi angka-angka di laporan keuangan negara. Pieter Zulkifli menekankan jika Presiden Prabowo memulai masa pemerintahannya dengan visi besar, di antaranya, menghapus kemiskinan, meningkatkan taraf hidup rakyat, menyediakan makan siang gratis, membangun tiga juta rumah, hingga menciptakan jutaan lapangan kerja.

"Prabowo Subianto memulai pemerintahannya dengan visi yang ambisius. Namun, janji besar seperti menghapus kemiskinan memerlukan keberanian, inovasi, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kenaikan PPN menjadi ujian pertama: apakah ini langkah awal menuju transformasi ekonomi atau sekadar langkah pragmatis yang mengorbankan rakyat demi angka-angka di laporan keuangan negara?" kata Pieter Zulkifli.

Di satu sisi, kata dia, kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendukung target ambisius Prabowo, termasuk, pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun. "Di sisi lain, langkah ini dinilai bertentangan dengan janji peningkatan taraf hidup masyarakat. Kenaikan PPN berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa di pasar, yang otomatis melemahkan daya beli rakyat, terutama kelompok berpenghasilan rendah," ungkapnya.

Pieter Zulkifli mengatakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, pemerintah diperkirakan memerlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp8.000 triliun per tahun, dua kali lipat dari anggaran saat ini. Namun, proyeksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk APBN 2025 hanya mencapai Rp3.600 triliun.