Berpotensi Rugikan Rp390 Triliun, Perpres Penurunan Angka Stunting Disiapkan

JAKARTA - Potensi kerugian akibat stunting (gangguan pertumbuhan anak) sangat besar. Karena itu diperlukan kerjasama lintas sektor untuk menggenjot angka penurunannya.

“Permasalahan stunting di Indonesia terjadi hampir di seluruh wilayah dan kelompok sosial ekonomi. Potensi kerugian ekonomi mencapai 2 -3% PDB atau Rp260-390 triliun per tahun,” ujar Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas , Subandi Sardjoko dikutip dari keterangan pers Setwapres, Selasa (24/11/2020).

(Baca: Pandemi Corona Jadi Tantangan Penurunan Angka Stunting)

Menurut dia, pemerintah terus menekankan agar setiap proyek intervensi penurunan angka stunting tidak sebatas hanya dikerjakan. Namun harus dipastikan bahwa program itu telah berjalan sesuai rencana. Penajaman intervensi yang dimaksud meliputi jumlah target yang jelas, kualitas yang sesuai standar dan diterima seluruh sasaran, dan dikonsumsi sasaran sesuai ketentuan.

“Jadi bantuan yang diberikan tidak hanya sekedar diterima, tetapi juga harus dikonsumsi (delivered), dan terpenuhi jumlahnya (responsible),” ungkapnya.

(Baca: Pemerintah Minta Pencegahan Stunting Jadi Program Prioritas Pemda)

Lebih lanjut Subandi mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan presiden (perpres) untuk menurunkan angka stunting. Di mana ini akan mencakup konvergensi penanganan di tingkat pusat, provinsi, hingga desa. “Perpres ini nantinya mengkoordinasikan pelbagai sumber daya sehingga intervensi penurunan stunting benar-benar sampai ke masyarakat,” tuturnya.

Dia menambahkan ada beberapa hal lain yang perlu didorong. Salah satunya adalah adanya sistem monitoring evaluasi anggaran agar tepat sasaran. Kemudian pembangunan dashboard untuk mengamati capaian penurunan angka stunting di masing-masing daerah. Termasuk juga komitmen serius dari kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota.

( Klik link ini untuk Ikuti survei SINDOnews tentang calon presiden 2024 )

“Tantangan yang kita hadapi saat ini tidaklah mudah, terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Butuh kolaborasi lintas sektor, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk swasta dan NGO,” ujar dia.