Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pemerintah Minta Pencegahan Stunting Jadi Program Prioritas Pemda
loading...
Pemerintah pusat terus mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah pusat terus mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan. Dengan begitu seluruh sumber daya yang dimiliki pemda dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting .
“Dengan komitmen yang kuat kepala daerah saya optimistis target penurunan prevalensi stunting hingga angka 14% di 2024 mendatang dapat tercapai,” kata Staf Khusus Wapres yang juga Sekretaris Eksekutif Ad Interim TNP2K Bambang Widianto dikutip dari rilis Setwapres, Selasa (24/11/2020). (Baca juga: Menko PMK Ajak Semua Elemen Kerja Keras Turunkan Angka Stunting)
Dia mengatakan saat ini terdapat 260 kabupaten/kota yang dijadikan prioritas dalam program percepatan pencegahan stunting. Dimana sebagian besar sudah menandatangani komitmen untuk melakukan percepatan pencegahan stunting. “Dimana dari 258 Kepala Daerah dari wilayah prioritas tersebut telah menandatangani komitmen untuk melakukan percepatan pencegahan stunting di wilayahnya,” ungkapnya. (Baca juga: Bulog Bulukumba Perkenalkan Beras Fortivit: Bervitamin, Cocok Bagi Penderita Stunting)
Bambang mengatakan pemerintah pusat juga memberikan dukungan dalam percepatan program pencegahan stunting di daerah. Salah satunya dengan dukungan anggaran yang tahun ini besarnya mencapai Rp27.5 triliun. Dimana anggaran ini tersebar di seluruh kementerian/lembaga. "Pemerintah Pusat juga menganggarkan dana alokasi khusus (DAK) bagi lokasi prioritas. Baik Itu DAK fisik maupun DAK non fisik. Khusus mengenai DAK non fisik, pemerintah mengalokasikan dana khusus melalui BOK Kesehatan yang dapat digunakan oleh Kabupaten/Kota untuk melaksanakan konvergensi pencegahan stunting di wilayahnya. Dana Desa pun menjadi sumber dana pencegahan stunting," paparnya. (Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Lebih lanjut dia menyebutkan dalam Survei Status Gizi Balita Indonesia pada 2019 menunjukkan prevalensi stunting turun. Dimana dari 30,8% pada 2018 menjadi 27,7% pada 2019 atau turun sekitar 3,1%. “Jika ditarik lebih jauh dari tahun 2013, maka rata-rata penurunan adalah sebesar 1,6% per tahun,” pungkasnya.
“Dengan komitmen yang kuat kepala daerah saya optimistis target penurunan prevalensi stunting hingga angka 14% di 2024 mendatang dapat tercapai,” kata Staf Khusus Wapres yang juga Sekretaris Eksekutif Ad Interim TNP2K Bambang Widianto dikutip dari rilis Setwapres, Selasa (24/11/2020). (Baca juga: Menko PMK Ajak Semua Elemen Kerja Keras Turunkan Angka Stunting)
Dia mengatakan saat ini terdapat 260 kabupaten/kota yang dijadikan prioritas dalam program percepatan pencegahan stunting. Dimana sebagian besar sudah menandatangani komitmen untuk melakukan percepatan pencegahan stunting. “Dimana dari 258 Kepala Daerah dari wilayah prioritas tersebut telah menandatangani komitmen untuk melakukan percepatan pencegahan stunting di wilayahnya,” ungkapnya. (Baca juga: Bulog Bulukumba Perkenalkan Beras Fortivit: Bervitamin, Cocok Bagi Penderita Stunting)
Bambang mengatakan pemerintah pusat juga memberikan dukungan dalam percepatan program pencegahan stunting di daerah. Salah satunya dengan dukungan anggaran yang tahun ini besarnya mencapai Rp27.5 triliun. Dimana anggaran ini tersebar di seluruh kementerian/lembaga. "Pemerintah Pusat juga menganggarkan dana alokasi khusus (DAK) bagi lokasi prioritas. Baik Itu DAK fisik maupun DAK non fisik. Khusus mengenai DAK non fisik, pemerintah mengalokasikan dana khusus melalui BOK Kesehatan yang dapat digunakan oleh Kabupaten/Kota untuk melaksanakan konvergensi pencegahan stunting di wilayahnya. Dana Desa pun menjadi sumber dana pencegahan stunting," paparnya. (Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Lebih lanjut dia menyebutkan dalam Survei Status Gizi Balita Indonesia pada 2019 menunjukkan prevalensi stunting turun. Dimana dari 30,8% pada 2018 menjadi 27,7% pada 2019 atau turun sekitar 3,1%. “Jika ditarik lebih jauh dari tahun 2013, maka rata-rata penurunan adalah sebesar 1,6% per tahun,” pungkasnya.
(cip)
Explore More