Pandemi Corona Jadi Tantangan Penurunan Angka Stunting

loading...
Pandemi Corona Jadi Tantangan Penurunan Angka Stunting
Staf Khusus Wapres yang juga Sekretaris Eksekutif Ad Interim TNP2K, Bambang Widianto mengatakan, penurunan dalam beberapa tahun terakhir patut diapresiasi. Foto/Istimewa
JAKARTA - Staf Khusus Wapres yang juga Sekretaris Eksekutif Ad Interim TNP2K, Bambang Widianto mengatakan, penurunan stunting dalam beberapa tahun terakhir patut diapresiasi. Dimana dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 27,7% pada tahun 2019 atau turun sekitar 3,1%.

Namun menurutnya masih terdapat berbagai tantangan untuk mewujudkan target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. (Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)

"Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh program yang alokasi anggarannya berasal dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau sumber lain dapat secara terintegrasi sampai di wilayah dan keluarga sasaran. Ini tidak akan mudah dilakukan, karenanya setiap lembaga yang terlibat diminta untuk terus bekerja sama agar konvergensi dapat diwujudkan," katanya dikutip dari siaran pers Setwapres, Selasa (24/11/2020).

(Baca juga: Menag Minta Akademisi dan Kampus Jadi Garda Terdepan Dukung Wakaf Nasional)



Lalu tantangan selanjutnya adalah terkait pendataan, pemantauan, dan pelaporan. Menurutnya data terkait stunting harus lebih akurat. Selain itu juga harus bisa diupdate secara cepat dari desa hingga pusat.

"Termasuk bagaimana penggunaan dana desa dilaporkan secara cepat dan akurat, melalui Village Score Card oleh Pemerintah Desa kepada kabupaten/kota, lalu dari kabupaten/kota kepada Pemerintah Pusat," imbuhnya.

(Baca juga: Terbukti, Imunisasi Berhasil Cegah Penyakit Menular)



Bambang menambahkan bahwa adanya pandemi Covid-19 juga memberikan tantangan tersendiri. Salah satunya berdampak pada turunnya jumlah kunjungan ke posyandu.Padahal, menurutnya pencegahan stunting tidak bisa berhenti.

"Oleh karenanya diperlukan upaya-upaya yang inovatif dari pemerintah daerah untuk memastikan layanan yang diperlukan masyarakat tetap tersedia dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terkait hal ini, pemerintah pusat telah menyusun beberapa panduan yang bisa menjadi referensi dalam penyediaan layanan di lapangan," pungkasnya.
(Baca juga: Mencari Calon Presiden 2024)
(maf)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top