Waduh, Masih Ada Puluhan Daerah Belum Bentuk Pokja Protokol Kesehatan di Pilkada
Jum'at, 20 November 2020 - 05:02 WIB
loading...
Anggota Komisi II DPR, M Nasir Djamil menyebut bahwa masih ada puluhan daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 belum membentuk Pokja protokol kesehatan COVID-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR , M Nasir Djamil menyebut bahwa masih ada puluhan daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 belum membentuk kelompok kerja (Pokja) protokol kesehatan COVID-19 . Nasir mengatakan fakta tersebut terungkap saat Komisi II DPR rapat bersama Mendagri, Gugus Tugas COVID-19, KPU, Bawaslu, dan DKPP.
"Ada puluhan (daerah yang belum bentuk pokja)," ujar Nasir saat dihubungi MNC Media, Jumat (19/11/2020). (Baca juga: Mabes Polri: Kasus Kerumunan Habib Rizieq dengan Pilkada Solo Tak Bisa Disamakan)
Nasir tak merinci daerah mana saja yang belum membentuk Pokja Prokes dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Menurut dia, mayoritas puluhan daerah tersebut berada di daerah Indonesia bagian timur.
"Ini kan menunjukkan bahwa daerah kabupaten/kota itu artinya belum patuh. Padahal kita menggelar Pilkada di musim pandemi. Kemarin itu saya ingatkan bahwa pilkada serentak ini bergantung pada kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19," jelas Politikus PKS itu.
Legislator asal Aceh itu melanjutkan bahwa jika keseriusan pemerintah diragukan dalam penanganan pandemi COVID-19 maka berdampak pada pemilih yang juga ragu untuk datang ke TPS.
"Ada puluhan (daerah yang belum bentuk pokja)," ujar Nasir saat dihubungi MNC Media, Jumat (19/11/2020). (Baca juga: Mabes Polri: Kasus Kerumunan Habib Rizieq dengan Pilkada Solo Tak Bisa Disamakan)
Nasir tak merinci daerah mana saja yang belum membentuk Pokja Prokes dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Menurut dia, mayoritas puluhan daerah tersebut berada di daerah Indonesia bagian timur.
"Ini kan menunjukkan bahwa daerah kabupaten/kota itu artinya belum patuh. Padahal kita menggelar Pilkada di musim pandemi. Kemarin itu saya ingatkan bahwa pilkada serentak ini bergantung pada kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19," jelas Politikus PKS itu.
Legislator asal Aceh itu melanjutkan bahwa jika keseriusan pemerintah diragukan dalam penanganan pandemi COVID-19 maka berdampak pada pemilih yang juga ragu untuk datang ke TPS.
Lihat Juga :
