Analisa Sejumah Akademisi Terkait Respons Pemerintah terhadap Corona
loading...
Pandemi Covid-19 atau virus Corona yang tengah melanda Indonesia membuat pemerintah pusat maupun Pemda terus berupaya mencegah penyebaran virus tersebut. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pandemi Covid-19 atau virus Corona yang tengah melanda Indonesia membuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda) terus berupaya mencegah penyebaran virus tersebut. Atas kondisi tersebut, Perkumpulan Kader Bangsa menggelar diskusi online dengan tema "Pandemi Covid-19 dan Implikasi Sosial, Ekonomi dan Politik".
Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho mengatakan, diskusi ini bertujuan untuk membahas dan memetakan permasalahan bangsa di tengah pandemi dan tantangan ke depan pasca berakhirnya wabah Covid-19 di Indonesia.
"Setelah pandemi dunia tidak akan sama dengan sebelumnya. Sehingga penting bagi para akademisi dan intelektual publik sebagai kekuatan masyarakat sipil untuk bisa mengevaluasi dan memetakan apa yang terjadi hari ini," kata Dimas, Sabtu (9/5/2020).
"Kemudian, membuat catatan untuk proyeksi menghadapi kemungkinan tantangan Indonesia ke depan. Untuk awal ini diskusi kita secara umum meliputi isu sosial, politik, dan ekonomi," sambungnya. (Baca juga: Pemerintah Diminta Lebih Perhatikan Nasib Pekerja Migran Indonesia)
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dardias menyatakan, pentingnya aspek governability dan konsistensi dalam menghadapi situasi krisis.
"Setidaknya ada empat hal yang kita soroti dari kinerja pemerintah, yakni aspek governability, lalu aspek tumpang tindih kebijakan dan kewenangan, aspek konsistensi, dan aspek impact dari setiap kebijakan, apakah efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Bayu.
Selain pada aspek pemerintahan, catatan juga diberikan pada persoalan ekonomi. Pandemi dan respons untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menimbulkan masalah lain, yakni ketidakpastian di bidang dunia usaha. Tak sedikit hari ini perusahaan harus melakukan PHK.
Pengamat ekonomi dan dunia usaha dari Focal Point Institute, Medan, Palacheta Subianto menyarankan, selain fokus untuk memberikan bantuan langsung dan jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak, pemerintah juga fokus pada upaya dukungan terhadap pengusaha khususnya UMKM.
"Dalam situasi seperti ini, pengusaha dan UMKM harus menjadi fokus perhatian pemerintah. Keberadaan mereka mampu menyerap tenaga kerja atau membuat kesempatan kerja baru, baik di masa krisis ini maupun paska Covid nanti," ujar alumni London School of Economics ini.
Sementara aktivis GP Ansor NU, Nuruzzaman mengkritisi sejumlah kebijakan dukungan pemerintah di bidang ekonomi yang dinilainya kurang transparan dan komunikatif terhadap unsur-unsur masyarakat.
Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho mengatakan, diskusi ini bertujuan untuk membahas dan memetakan permasalahan bangsa di tengah pandemi dan tantangan ke depan pasca berakhirnya wabah Covid-19 di Indonesia.
"Setelah pandemi dunia tidak akan sama dengan sebelumnya. Sehingga penting bagi para akademisi dan intelektual publik sebagai kekuatan masyarakat sipil untuk bisa mengevaluasi dan memetakan apa yang terjadi hari ini," kata Dimas, Sabtu (9/5/2020).
"Kemudian, membuat catatan untuk proyeksi menghadapi kemungkinan tantangan Indonesia ke depan. Untuk awal ini diskusi kita secara umum meliputi isu sosial, politik, dan ekonomi," sambungnya. (Baca juga: Pemerintah Diminta Lebih Perhatikan Nasib Pekerja Migran Indonesia)
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dardias menyatakan, pentingnya aspek governability dan konsistensi dalam menghadapi situasi krisis.
"Setidaknya ada empat hal yang kita soroti dari kinerja pemerintah, yakni aspek governability, lalu aspek tumpang tindih kebijakan dan kewenangan, aspek konsistensi, dan aspek impact dari setiap kebijakan, apakah efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Bayu.
Selain pada aspek pemerintahan, catatan juga diberikan pada persoalan ekonomi. Pandemi dan respons untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menimbulkan masalah lain, yakni ketidakpastian di bidang dunia usaha. Tak sedikit hari ini perusahaan harus melakukan PHK.
Pengamat ekonomi dan dunia usaha dari Focal Point Institute, Medan, Palacheta Subianto menyarankan, selain fokus untuk memberikan bantuan langsung dan jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak, pemerintah juga fokus pada upaya dukungan terhadap pengusaha khususnya UMKM.
"Dalam situasi seperti ini, pengusaha dan UMKM harus menjadi fokus perhatian pemerintah. Keberadaan mereka mampu menyerap tenaga kerja atau membuat kesempatan kerja baru, baik di masa krisis ini maupun paska Covid nanti," ujar alumni London School of Economics ini.
Sementara aktivis GP Ansor NU, Nuruzzaman mengkritisi sejumlah kebijakan dukungan pemerintah di bidang ekonomi yang dinilainya kurang transparan dan komunikatif terhadap unsur-unsur masyarakat.
Explore More