Kemendagri Harap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Pilkada Capai 77,5%

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori mengatakan pilkada serentak harus dilakukan sebagai langkah memerangi Covid -19 dan dampaknya. Meskipun memang saat ini Indonesia masih harus menghadapi pandemi Covid-19.

Meski begitu pemerintah terus mendorong agar penyelenggaraan pilkada dapat berjalan sukses. Salah satunya adalah adanya peningkatan partisipasi masyarakat. “Harapannya pilkada ini tingkat partisipasi nanti bisa tercapai targetnya itu 77,5%. Makanya nanti kita sosialisasi ini penting terkait dengan pilkada yang akan kita selenggarakan,” katanya dikutip dari siaran pers Puspen Kemendagri, Senin (9/11/2020). (Baca juga: Cakupan Perekaman E-KTP di Pilkada 2020 Tertinggi dalam Sejarah)

Menurutnya, seluruh elemen masyarakat termasuk para penyelenggara pilkada perlu meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau menggunakan hak pilihnya. ”Jangan lupa juga kita semua perlu turut serta membangun kesadaran masyarakat. Ini penting untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak,” ungkapnya. (Baca juga: Jaga Wibawa, Mendagri Diminta Beberkan Nama ASN Tak Netral ke Publik)

Lebih lanjut perlunya adanya jaminan keselamatan masyarakat saat pencoblosan. Dengan begitu masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya. Hudori menyampaikan Kemendagri telah mengeluarkan surat kepada daerah untuk melakukan peningkatan kedisiplinan dan protokol kesehatan di daerah yang melaksanakan pilkada serentak. “Penekanan kami, yang pertama mendorong paslon agar menyiapkan bahan kampanye berupa masker, sarung tangan, hand sanitizer, sabun cuci tangan, tentu dengan gambar dan nomor urut paslon,” tuturnya. (Baca juga: Kemendagri Sebut 79 Ribu E-KTP Tercetak Selama Pelayanan Libur Panjang)

Kedua, perlu komitmen dan integritas dari para paslon serta mematuhi kode etik dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 agar tercipta suasana yang kondusif. ”Ketiga, para paslon beserta seluruh elemen masyarakat ini menyatukan pikiran dan tindakan daerah guna pelaksanaan Pilkada yang aman sesuai dengan protokol kesehatan,” pungkasnya.