Langkah ICW Minta Jokowi Berhentikan Jaksa Agung Dinilai Berlebihan
Senin, 02 November 2020 - 22:11 WIB
loading...
Langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berhentikan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin dinilai berlebihan. Foto/SINDOnews/Sutikno
A
A
A
JAKARTA - Langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyurati Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) untuk memberhentikan Jaksa Agung , Sanitiar Burhanuddin dinilai berlebihan.
(Baca juga: Komnas HAM Duga Pembunuh Pendeta Yeremia Anggota TNI)
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji menilai masukan dan kritik memang diperlukan untuk kebaikan Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun penilaian ICW terhadap kinerja Jaksa Agung harus secara utuh.
(Baca juga: Pascalibur Panjang Waspadai Kenaikan Kasus Covid-19)
"Saya menilai kritik dan masukan memang diharapkan, tapi tanpa bisa menilai secara utuh kinerja positif Kejaksaan justru tidak dapat dianggap sebagai masukan konstruktif yang solusif, sehingga penilaian subyektif untuk dicopot menjadi sangat tidak perlu diapresiasi dan berkelebihan," ujar Indriyanto kepada wartawan, Senin (2/10/2020).
Sekadar diketahui sebelumnya, Kejagung memaparkan sejumlah catatan dan kinerja selama setahun atau periode Oktober 2019 hingga 2020. Dari bidang Pidana Khusus (Pidsus) Korps Adhyaksa itu telah melakukan penyelidikan sebanyak 1.477 perkara.
Dari rekapitulasi upaya penyelidikan tersebut¸ ada sebanyak upaya Penyidikan sebanyak 986 perkara. Dalam periode yang sama juga telah dilakukan upaya penuntutan perkara sebanyak 1.687 perkara, eksekusi sebanyak 1.523 perkara dan upaya hukum sebanyak 723 perkara.
(Baca juga: Komnas HAM Duga Pembunuh Pendeta Yeremia Anggota TNI)
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji menilai masukan dan kritik memang diperlukan untuk kebaikan Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun penilaian ICW terhadap kinerja Jaksa Agung harus secara utuh.
(Baca juga: Pascalibur Panjang Waspadai Kenaikan Kasus Covid-19)
"Saya menilai kritik dan masukan memang diharapkan, tapi tanpa bisa menilai secara utuh kinerja positif Kejaksaan justru tidak dapat dianggap sebagai masukan konstruktif yang solusif, sehingga penilaian subyektif untuk dicopot menjadi sangat tidak perlu diapresiasi dan berkelebihan," ujar Indriyanto kepada wartawan, Senin (2/10/2020).
Sekadar diketahui sebelumnya, Kejagung memaparkan sejumlah catatan dan kinerja selama setahun atau periode Oktober 2019 hingga 2020. Dari bidang Pidana Khusus (Pidsus) Korps Adhyaksa itu telah melakukan penyelidikan sebanyak 1.477 perkara.
Dari rekapitulasi upaya penyelidikan tersebut¸ ada sebanyak upaya Penyidikan sebanyak 986 perkara. Dalam periode yang sama juga telah dilakukan upaya penuntutan perkara sebanyak 1.687 perkara, eksekusi sebanyak 1.523 perkara dan upaya hukum sebanyak 723 perkara.
