Muktamar PPP Dipanaskan Isu Private Jet Suharso Monoarfa

JAKARTA - Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baru akan digelar Desember 2020 mendatang. Namun, saat ini suasana internal mulai 'memanas' antar kandidat calon ketua umum. Peyebabnya adalah calon incumbent, Suharso Monoarfa yang menggunakan private jet saat roadshow ke daerah-daerah.

Plt Ketum PPP itu diketahui mengunjungi Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam menggunakan private jet. Kabar ini kemudian dibenarkan anggota Majelis Pakar PPP, Nizar Dahlan.

Foto Suharso bersama Sekjen PPP, Arsul Sani turun dari private jet beredar di grup WhatsApp. Di dalam foto itu, Suharso Monoarfa dan Sekjen PPP Arsul Sani sedang disambut oleh pengurus PPP daerah dan diberikan slempang hijau. "Ini Ketua umum PPP menyewa pesawat ke Medan dan Aceh urusan partai, dari mana uangnya. Harus dijelaskan," ujar Nizar, Jumat (30/10/2020). ( )

Dia pun mempertanyakan apakah memakai uang partai, dana kementerian atau dana pribadi. Kader dan umat harus mengetahui dengan jelas dana apa yang dipakai untuk menyewa pesawat pribadi.

Ditegaskan Nizar, untuk menyewa pesawat pribadi tidak murah. Biayanya sangat mahal. "Sementara rakyat lagi menjerit dalam kemiskinan dan kelaparan. Plt ketum malah pakai jet pribadi untuk konsolidasi," ujarnya.

Melihat tingkah laku calon ketum seperti ini, kata Nizar, sangat tidak simpati dan empati terhadap penderitaan kader PPP dan masyarakat yang sedang kesusahan untuk membiayai kebutuhan hidup.

Terpisah, Ketua Organizing Committee Muktamar PPP, Amir Uskara mengatakan, dirinya tidak tahu dana dari mana yang digunakan Suharso menyewat private jet tersebut. Sebab, dirinya hanya mengurus persiapan muktamar partai berlambang Ka'bah tersebut. ( )

"Kalau saya cuma mempersiapkan dari sisi ke panitiaan. Kalau persoalan calon masing-masing itu saya kira itu di luar domain saya untuk mengomentari," kata Amir saat dihubungi wartawan, Kamis (29/10/2020).

Kendati demikian, Amir yakin Suharso tidak menggunakan dana partai karena dana partai dipegang oleh Bandara Umum PPP. "Tapi yang pasti saya kira kalau dana DPP (PPP) masih dikendalikan oleh bendahara. Jadi kalau dari DPP saya kira tidak mungkin, kalau yang lain-lain saya kira tidak tahu dari mana (duitnya)," katanya.

Amir juga berharap muktamar yang akan berlangsung di Makassar, 19 Desember 2020 mendatang, menghasilkan ketua umum yang dapat mengembalikan kejayaan PPP pada Pemilu 2024 yang akan datang. "Mudah-mudahan bisa menghasilan ketum yang bisa mengangkat kembali citra dan martabat PPP untuk kembali jadi pemenang dalam Pemilu 2024. Pasti tujuannya kita ke sana," katanya.