Pemuda Muhammadiyah Dukung Judicial Review UU Cipta Kerja ke MK
Jum'at, 09 Oktober 2020 - 15:35 WIB
loading...
A
A
A
5. Di samping ada kelebihan dan keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat, tentu ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan oleh pemerintah dan DPR RI terkait dengan sejumlah pasal yang dianggap merugikan kepentingan rakyat dan hak-hak pekerja. Hal ini memerlukan perhatian khusus dan tentu Pemerintah dan DPR RI tetap memperhatikan aspirasi dan tuntutan rakyat.
6. Pemerintah dan DPR RI harus ekstra keras menjelaskan ke masyarakat keuntungan UU Cipta Kerja bagi pelaku UMKM, karena hasil kajian Pemuda Muhammadiyah UU ini sangat memperkuat UMKM yg menjadi basis usaha dan penopang perekonomian masyarakat Indonesia.
7. Terhadap tuntutan rakyat dan masyarakat sipil yang mengalir deras hingga saat ini, pemerintah dan DPR RI perlu terus menyerap, mendengarkan dan bersahabat dengan berbagai tuntutan dan sikap politik rakyat tersebut, sambil mencermati dan memperhatikan serta mencatat setiap tuntutan untuk disikapi dalam bentuk keputusan politik yang menguntungkan semua pihak. (Baca juga: TNI Antarkan Mahasiswa Pulang ke Daerah Asal Usai Demo UU Cipta Kerja)
8. PP Pemuda Muhammadiyah melihat perlunya kehati-hatian semua pihak dalam menghadapi situasi politik, ekonomi, dan keamanan dalam negeri. Dengan sikap kehati-hatian tersebut, maka langkah-langkah yang diambil oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan DPR RI diharapkan tepat dan cepat dan memberikan solusi bagi rakyat dan mampu memastikan bahwa dengan pengesahan UU Cipta Kerja, semua pihak dapat terpenuhi kepentingan dan harapannya, termasuk bagi para buruhyang saat ini sedang memberikan posri khusus terhadap UU ini.
6. Pemerintah dan DPR RI harus ekstra keras menjelaskan ke masyarakat keuntungan UU Cipta Kerja bagi pelaku UMKM, karena hasil kajian Pemuda Muhammadiyah UU ini sangat memperkuat UMKM yg menjadi basis usaha dan penopang perekonomian masyarakat Indonesia.
7. Terhadap tuntutan rakyat dan masyarakat sipil yang mengalir deras hingga saat ini, pemerintah dan DPR RI perlu terus menyerap, mendengarkan dan bersahabat dengan berbagai tuntutan dan sikap politik rakyat tersebut, sambil mencermati dan memperhatikan serta mencatat setiap tuntutan untuk disikapi dalam bentuk keputusan politik yang menguntungkan semua pihak. (Baca juga: TNI Antarkan Mahasiswa Pulang ke Daerah Asal Usai Demo UU Cipta Kerja)
8. PP Pemuda Muhammadiyah melihat perlunya kehati-hatian semua pihak dalam menghadapi situasi politik, ekonomi, dan keamanan dalam negeri. Dengan sikap kehati-hatian tersebut, maka langkah-langkah yang diambil oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan DPR RI diharapkan tepat dan cepat dan memberikan solusi bagi rakyat dan mampu memastikan bahwa dengan pengesahan UU Cipta Kerja, semua pihak dapat terpenuhi kepentingan dan harapannya, termasuk bagi para buruhyang saat ini sedang memberikan posri khusus terhadap UU ini.
(kri)
Lihat Juga :