Menteri LHK Tegaskan Teknis Amdal Akan Diatur dalam PP
Kamis, 08 Oktober 2020 - 12:33 WIB
loading...
Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangan, Rabu (7/10/2020) menegaskan, tidak benar UU Omnibus Law yang baru disahkan DPR, ada kemunduran terkait AMDAL. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dalam keterangan bersama menteri-menteri terkait, Rabu (7/10/2020) menegaskan, tidak benar bahwa Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) atau UU Omnibus Law yang baru disahkan DPR, ada kemunduran terkait analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL dalam melindungi lingkungan.
(Baca juga: Koalisi Buruh Migran Sebut Arus Deportasi PMI dari Sabah Meningkat Sejak Juni 2020)
Selain itu Siti Nurbaya menegaskan bahwa UU ini juga mengatur, bahwa untuk AMDAL yang harus dikenakan kepada UMKM maka pemerintah akan memberikan fasilitasi seperti teknis dan pembiayaan dan lain-lain bunyi UU nya di Pasal 32 seperti itu.
(Baca juga: UU Ciptaker Disahkan, CSIS: Ini Bermanfaat terhadap Investasi)
Secara tehnis nanti akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dijelaskan Siti, prinsip dan konsep dasar pengaturan AMDAL dalam UU-CK tidak berubah dari konsep pengaturan dalam ketentuan sebelumnya perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan.
(Baca juga: Koalisi Buruh Migran Sebut Arus Deportasi PMI dari Sabah Meningkat Sejak Juni 2020)
Selain itu Siti Nurbaya menegaskan bahwa UU ini juga mengatur, bahwa untuk AMDAL yang harus dikenakan kepada UMKM maka pemerintah akan memberikan fasilitasi seperti teknis dan pembiayaan dan lain-lain bunyi UU nya di Pasal 32 seperti itu.
(Baca juga: UU Ciptaker Disahkan, CSIS: Ini Bermanfaat terhadap Investasi)
Secara tehnis nanti akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dijelaskan Siti, prinsip dan konsep dasar pengaturan AMDAL dalam UU-CK tidak berubah dari konsep pengaturan dalam ketentuan sebelumnya perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan.
Lihat Juga :
