Vaksinasi Covid Ditarget Beres 2022

JAKARTA - Vaksinasi Covid-19 bagi rakyat Indonesia ditargetkan bisa rampung pada 2022 mendatang. Rencana pemerintah ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang telah diteken Presiden Joko Widodo, Senin (5/10/2020).

Merujuk isi pasal 2 ayat 4 perpres tersebut, pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi dilakukan pada 2O2O, 2021, dan Tahun 2022. Pelaksanaan dan penetapan jenis vaksin akan dilakukan oleh menteri kesehatan dengan pertimbangan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (Baca: Keajaiban Surah Al-Fatihah Menyembuhkan Penyakit dan Penawar Racun)

Rabu (30/9/2020), Jokowi mengatakan, vaksinasi Covid-19 akan menyasar 180 juta penduduk Indonesia. Dengan vaksinasi ini, diharapkan masyarakat Indonesia akan memiliki kekebalan dalam menghadapi pandemi corona. Paling cepat, vaksin corona akan tersedia pada akhir 2020 atau awal 2021.

Selain pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi Covid, Perpres No 99/2020 mengatur dua hal lain, yakni, pendanaan pengadaan vaksin serta dukungan dan fasilitas dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Terkait pengadaan vaksin, pemerintah menugaskan antara lain kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lewat penunjukan langsung badan usaha penyedia, dan/atau kerjasama dengan lembaga/badan internasional. BUMN yang ditunjuk adalah PT Bio Farma (persero) dengan dapat melibatkan anak perusahaan PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk.

Sementara untuk penunjukan badan usaha penyedia dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Badan usaha penyedia harus memiliki sertifikat mengenai cara pembuatan obat atau sertifikat cara distribusi obat yang baik sesuai bidang usaha badan usaha. (Baca juga: Miris, UU Ciptaker Tempatkan Pendidikan sebagai Komoditas yang Diperdagangkan)

Kerjasama dengan lembaga/badan internasional dilakukan dengan lembaga/badan internasional yang melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi dan/atau penyediaan Vaksin COVID- 19. Lembaga yang dimaksud antara lain The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI) dan/atau lembaga/badan internasional lainnya.

Berapa jumlah dan jenis vaksin menjadi otoritas Menteri Kesehatan. Selain itu Menteri Kesehatan juga menetapkan besaran harga pembelian vaksin covid9 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan ketersediaannya.

Untuk pendanaan pengadaan dan pelaksanaan vaksin Covid-19 bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah dan dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan vaksin covid-19 yang pendanaannya bersumber pada APBN dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak tahun jamak.

Dunia Normal Akhir 2021

Vaksin kini menjadi tumpuan utama bangsa-bangsa di dunia. Bahkan jika vaksin mujarab, negara-negara kaya akan kembali normal pada akhir 2021 mendatang. Selain manjur melawan korona, kunci bangkitnya negara-negara kaya juga dipengaruhi keadilan dalam distribusi vaksin. (Baca juga: Berpikir Positif Enyahkan Covid-19)

Hingga saat ini, belum ada satu pun vaksin yang dinyatakan bisa digunakan dan aman untuk manusia. “Hingga akhir tahun depan, kamu bisa kembali normal. Itu adalah skenario terbaik,” kata pendiri Microsoft, Bill Gates, 64, dalam The Wall Street Journal CEO Council.

Gates mengatakan, kapasitas saat ini akan terus ditingkatkan. Alokasi vaksin khusus untuk Amerika Serikat (AS) dan negara lain juga menjadi perhatian.

Gates telah menyumbangkan lebih dari USD36 miliar kepada Bill & Melinda Gates Foundation untuk menangkal kemiskinan dan perawatan kesehatan yang buruk. Bulan lalu, yayasan tersebut menandatangani kesepakatan dengan 16 perusahaan farmasi dunia.

Gates berkomitmen untuk meningkatkan skala pabrik dan mempercepat produksi vaksin setelah adanya persetujuan dari otoritas kesehatan. Dengan begitu, vaksin bisa didistribusikan secara luas secepatnya.

Rusia sudah mendorong salah satu vaksin yang diproduksinya lewat vaksinasi massal bersamaan dengan uji klinis pada manusia. Itu memicu perhatian dari pengamat yang menunjukkan Rusia lebih memprioritaskan gengsi nasional dibandingkan keselamatan dan keamanan penduduknya. “Kita juga sudah berbicara dengan Rusia dan China,” kata Gates. (Baca juga: Jokowi Pergi ke Luar Kota, Istana Bantah Hindari Demo Tolak Omnibus Law)

Direktur Badan Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan, vaksin korona diperkirakan akan tersedia pada akhir tahun ini. Dia juga menyerukan solidaritas dan komitmen politik dari semua pemimpin dunia untuk menjamin keseteraan distribusi vaksin jika memang sudah tersedia. “Kita akan membutuhkan vaksin dan berharap pada akhir tahun ini kita akan memiliki vaksin. Itu adalah harapan,” kata Tedros.

Vaksin korona yang dikembangkan Pfizer/BioNTech dan AstraZeneca/Oxford University merupakan kandidat yang menjadi urutan pertama untuk mendapatkan persetujuan di negara Barat. Sedangkan sembilan vaksin eksperimen masuk dalam daftar fasilitas vaksin global COVAX yang dipelopori WHO untuk didistribusikan sebanyak dua miliar dosis hingga akhir 2021.

WHO kini mengandalkan Jerman, Inggris dan Australia untuk mereformasi kekuatan WHO. Langkah itu setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengkritik penanganan pandemi korona di China. Tedros mengabaikan kritik Trump dan menyatakan lembaganya telah bekerja memberikan informasi tentang pandemi ini.

Sementara itu, vaksin korona hasil eksperimen China yang dikembangkan Institute of Medical Biology menunjukkan hasil yang aman pada tahapan awal uji klinis tahap pertama. Uji klinis itu dilaksanakan terhadap 191 partisipan yang berusia 18-59 tahun serta tidak menunjukkan adanya reaksi. Reaksi umum pada uji klinis pertama biasanya adalah partisipan mengalami sakit kepala ringan dan kelelahan. (Lihat videonya: Buruh Blokir Pintu Tol di Tangerang Menolak UU Cipta Kerja)

Selain itu, China juga memiliki empat vaksin lainnya dalam tahap uji klini akhir. China memang telah memvaksin ribuan pekerja yang dinilai rentan dan kelompok lain yang beresiko. Hal itu yang memicu kekhawatiran banyak pakar.

Badan Obat-Obatan Eropa (EMA) langsung mengevaluasi calon vaksin COVID-19 buatan Pfizer dan BioNTech saat data hasil pengembangan dan uji klinis. Evaluasi itu dilakukan beberapa hari setelah EU melakukan kegiatan yang sama terhadap calon vaksin COVID-19 yang diproduksi AstraZeneca. (Dita Angga/Andika H Mustaqim)