Politikus Nonparlemen, Fahri Hamzah hingga Andi Arief Ngomongin UU Ciptaker

Selasa, 06 Oktober 2020 - 03:20 WIB
loading...
Politikus Nonparlemen,...
Mantan politikus PKS Fahri Hamzah sekarang di Partai Gelora. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10/2020). Sebelumnya, RUU ini disahkan di tingkat I di Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama dengan pemerintah yang diwakili oleh Menko Perekonomian dan sejumlah menteri terkait lainnya.

(Baca juga: Ernest Prakasa Sebut Apalah Arti Rakyat bagi Para Pemimpin)

Pengesahaan UU Ciptaker ini memancing para politikus yang tak berada di parlemen ikut mengomentari, seperti mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah sekarang di Partai Gelora, politikus Partai Demokrat Andi Arief dan Jansen Sitindaon serta mantan Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi.

(Baca juga: UU Cipta Kerja Disahkan, BEM UI: Kabar Duka dari Senayan, Matinya Nurani)

Berikut komentar para politikus nonparlemen ini yang dirangkum SINDOnews dari akun Twitter mereka, Selasa (6/10/2020).

1. Fahri Hamzah

#GS2020KolaborasiYuk @Fahrihamzah

"Kalau parpol senayan mau menolak UU seluruhnya, tolak RUU sejak awal seluruhnya. Menolak di ujung setelah ikut membahas ribuan pasal dan menyetujuinya satu persatu sama juga bohong. Sebagai rakyat kita patut kritis terhadap mereka dong," kata Fahri

"Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU itu gini: Disisir pasal demi pasal: 1. bahas. 2. bahas.. 3.. bahas. dan seterusnya. Sampai pasal ke-1.200. Lalu masuk ke kesepakatan tingkat pertama. Lalu paripurna. Jadi, kalau dari 1.200 sudah hampir semua disepakati..ya gol lah," tambahnya.

2. Andi Arief

andi arief @AndiArief__

"Menjelang kembalinya korporatisme negara. Institusi politik, institusi negara, institusi hukum akan saling melengkapi. Kembalinya hal-hal buruk di orde baru dan Orde lama. Hal-hal baik reformasi semua dihapus. Siapa boneka siapa aktor sebentar lagi akan kelihatan jelas," ucapnya.

"Anggota Fraksi Demokrat sedang bicara, tiba-tiba mic dimatikan. Dulu kau menangis saja kami berikan tampungannya dalam wajan-wajan penghormatan. Puan Marahani," singung Andi.

3. Jansen Sitindaon

JANSEN SITINDAON @jansen_jsp

"Melalui omnibus jelas sudah bangunan dan sistem ekonomi yg dipilih pemerintah ini. Menjauh dari keadilan sosial, kapitalistik, dominasi pengusaha, kembali sentralistik. Demokrat menolak UU ini bukan sekadar perjuangan politik tapi meluruskan kembali dasar nafas tujuan kita bernegara," tuturnya.

4. Dedek Prayudi

Dedek Prayudi - Uki |@Uki23

"Ada gerakan masif dan terstruktur untuk mengkapitalisir ketidaktahuan masyarakat dan ketidakmampuan pemerintah mensosialisasikan (R)UU Cipta Kerja. Narasinya demi rakyat, demi buruh padahal rakyat dan buruh itu terus-terusan disuapi hoax. Siapa di belakang mereka? Apa kepentingannya?" ungkap Dedek.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPR Tunggu Hasil Pembahasan...
DPR Tunggu Hasil Pembahasan Tim Perumus Buruh dan Apindo untuk RUU Ciptaker
Tindak Lanjuti Putusan...
Tindak Lanjuti Putusan MK, Dasco: DPR dan Pemerintah Bakal Bikin UU Ketenagakerjaan Baru
Pemerintah Tak Siap...
Pemerintah Tak Siap dan DPR Mangkir, Sidang Gugatan PSN di MK Diundur
Masyarakat Adat Gelar...
Masyarakat Adat Gelar Ritual Doa di MK sebelum Sidang Gugatan PSN
MK Kabulkan Gugatan...
MK Kabulkan Gugatan UU Cipta Kerja Soal Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
Tindak Lanjuti Putusan...
Tindak Lanjuti Putusan MK, DPR Nyatakan PP 51 tentang UMP Sudah Tak Berlaku
Buruh Wanti-wanti RUU...
Buruh Wanti-wanti RUU Ketenagakerjaan: Jangan Sampai Terulang Omnibus Law Cipta Kerja
Rugi Miliaran, Bareskrim...
Rugi Miliaran, Bareskrim Bongkar Penyelewengan Gas Subsidi
Jaga Iklim Investasi,...
Jaga Iklim Investasi, Pemerintah Harus Berikan Kepastian Hukum Industri Sawit
Rekomendasi
INDEF: Pemerintah Perlu...
INDEF: Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Ekonomi dan Perkuat Kolaborasi
Jika AS Lanjutkan Perang,...
Jika AS Lanjutkan Perang, Trump: Iran Tidak Akan Ada Lagi
Bukan Perintah Menyerang,...
Bukan Perintah Menyerang, Ini Ayat Al-Quran yang Mengizinkan Perang
Berita Terkini
Kepercayaan Publik terhadap...
Kepercayaan Publik terhadap Polri Meningkat Jadi Modal Sosial yang Harus Diperkuat
Silaturahmi di Lampung,...
Silaturahmi di Lampung, Jokowi: Aku Masih Seperti yang Dulu
Tak Bisa Ditunda, Tata...
Tak Bisa Ditunda, Tata Kelola, Dana, dan Independensi PBNU Harus Dibenahi
KPK Berharap Tindakan...
KPK Berharap Tindakan Medis terhadap Gus Yaqut Segera Dilakukan
Ujian Tahun Pertama...
Ujian Tahun Pertama Kepengurusan AMKI, Mencari Bentuk di Tengah Industri Media
Sidang Perdana Praperadilan...
Sidang Perdana Praperadilan Roy Suryo Digelar Besok Pagi di PN Jaksel
Infografis
10 Figur Publik Penerima...
10 Figur Publik Penerima Beasiswa LPDP, dari Mutiara Baswedan hingga Maudy Ayunda
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved